Nasib Kurikulum 2013

Nasib Kurikulum 2013

Category : Artikel



Ahmad Syagif. Setelah terbentuknya kabinet kerja oleh presiden baru Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah kepemimpinan Anies Baswedan mengawali kinerjanya di masa awal tugasnya untuk mereview serta mengevaluasi kurikulum 2013 yang baru berlaku setahun yang lalu. Pada kesempatan rapat tersebut, dibeberkan berbagai fakta bahwa implementasi kurikulum 2013 terkesan tergesa-gesa, dipaksakan, dan setengah matang.
Diantara indikator yang menunjukkan hal tersebut adalah lambatnya distribusi buku ke seluruh lembaga pendidikan formal di Indonesia. Tidak maksimalnya sosialisai kurikulum juga ikut andil menghambat implementasi kurikulum 2013.Selain itu, banyaknya konten pelajaran yang menuai kontroversi, seperti soal pacaran dalam buku pegangan bagi siswa SMA, menjadi salah satu dari sekian banyak tinta merah dalam implementasi kurikulum 2013 ini. Tidak heran beberapa peserta rapat yang notabene adalah para guru mendesak agar kemendikbud melakukan moratorium (menghentikan sementara) implementasi kurikulum 2013 ini, dan proses pembelajaran sementara dikembalikan ke kurikulum KTSP.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pak Menteri mengungkapkan perlunya perbaikan pada kurikulum 2013 ini. Kurikulum ini lebih mudah diimplementasikan di Eropa yang tiap kelasnya rata-rata diisi 20 orang siswa, dibandingkan di Indonesia yang rata-rata diisi lebih dari 40 siswa.(JPNN, 21/11/2014) Beliau juga menyoroti keberadaan tim perumus kurikulum yang banyak diisi para profesor ahli teori yang sebenarnya tidak tahu apa-apa soal kondisi riil di sekolah. Karena itulah kedepan keberadaan mereka sebagiannya akan diganti dengan para guru dari berbagai jenjang pendidikan sebagai orang yang tahu persis bagaimana permasalahan di sekolah sebagai pelaksana langsung kurikulum. Karena itulah di akhir tahun ini, saat pergantian semester nanti, nasib kurikulum 2013 akan ditentukan bagaimana kelanjutannya. (Republika, 21/11/2014)

Semoga kementerian pendidikan yang baru ini mampu memberikan angin segar bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Jangan sampai asumsi rakyat kebanyakan, bahwa ganti menteri selalu identik dengan ganti kurikulum demi menghabiskan anggaran, menjadi kenyataan. Mari kita kawal proses pendidikan di negara kita untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

Leave a Reply