Polemik Hukuman Mati

Polemik Hukuman Mati

Category : Artikel

Syukri Abubakar. Menarik apa yang didiskusikan dalam tv one tadi membahas tentang grasi hukuman mati bagi terpidana mati kasus narkoba sejumlah 64 orang yang ditolak oleh presiden Jokowi. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa presiden Jokowi mengatakan; “Saya akan tolak permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba.
Saat ini permohonannya sebagian sudah ada di meja saya dan sebagian masih berputar-putar di lingkungan Istana,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, kesalahan itu sulit untuk dimaafkan karena mereka umumnya adalah para bandar besar yang demi keuntungan pribadi dan kelompoknya telah merusak masa depan generasi penerus bangsa

Dimintai komentar mengenai kebijakan presiden Jokowi tersebut, komisioner ICW tidak sepakat dengan bentuk hukuman mati, menurutnya mestinya diupayakan hukuman lain selain hukuman mati, karena hukuman mati ini menurutnya adalah melanggar HAM. Ia juga menghimbau agar sebelum hukuman mati ini dilaksanakan, agar terlebih dahulu dibenahi proses peradilannya mulai dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding sampai tingkat kasasi. Ia melihat proses peradilan di Indonesia ini masih pincang, kadang-kadang tidak mencerminkan keadilan itu sendiri. Di samping itu, perlu pengawasan terhadap pegawai bea cukai dan pegawai penjara agar mereka tidak meloloskan dan memberi kebebasan terhadap pelaku kejahatan tersebut.   
Sementara itu, via telpon pakar hukum pidana UNAIR Surabaya Prof. Dr. JE. Sahetapy berargumen bahwa pelaksanaan hukum mati itu tidak memiliki efek jera. Hal ini ia contohkan dengan Negara Inggris yang pernah menjatuhkan hukuman mati bagi pencopet. Ternyata walaupun sudah dijatuhi hukuman mati, tetap aja pencopet masih terjadi. Sehingga saat ini, Negara Inggris sudah mencabut hukuman mati tersebut.
Menanggapi apa yang disampaikan oleh komisioner ICW di atas, Yosodiningrat, koordinator GRANAT, menjelaskan bahwa pelaku narkoba ini layak dihukum mati, karena setiap hari terdapat 50 orang anak bangsa yang meninggal akibat narkoba itu. Penolakan grasi yang dilakukan oleh presiden Jokowi terhadap 64 terpidana mati narkoba tersebut sudah sesuai dengan perjuangannya 10 tahun lalu yang menghendaki agar terpidana mati narkoba tersebut segera dieksekusi.
Menurutnya, tidak ada satu pun agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang melarang hukuman mati terhadap pelaku tindak kejahatan yang dikategorikan kejahatan ekstra ordinary atau kejahatan luar biasa seperti pelaku kejahatan narkoba, korupsi, terorisme, dan pembunuhan yang terrencana. Oleh sebab itu, sangatlah wajar jika terpidana mati tersebut segera dieksekusi.
Jika diberi hukuman seumur hidup, maka kemungkinan mereka melakukan kejahatan lagi akan terbuka lebar. Bukankah saat ini banyak Bandar narkoba kelas kakap yang mengendalikan pengedarannya dalam penjara?. Oleh sebab itu, terpidana mati tersebut selayaknya segera dieksekusi sesuai dengan keputusan pengadilan.
Menanggapi pernyataan Prof. JE. Sahetapy yang tidak sepakat dengan adanya hukuman mati, Yosodiningrat menjelaskan bahwa kondisi di Inggris dengan di Indonesia tidaklah sama. Dan tidak bisa juga kejahatan pencopet disamakan dengan kejahatan narkoba yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa menurut hukum yang berlalku di Indonesia. Jadi dengan dijalankannya hukuman mati ini, diharapkan bagi pelaku yang punya niat untuk berurusan dengan narkoba, dapat memberikan efek jera.
Wallau a’lam
Dara Bima, 14 Desember 2014  

Leave a Reply