Category Archives: Buku

BUKU : PENGABDIAN SEORANG KYAI UNTUK NEGERI

Category : Buku

Sebuah buku catatan pengabdian seorang KH Hasyim Asy’ari sang ulama pemikir dan pejuang. Ilmu pengabdiannya menjadi pelajaran penting buat generasi selanjutnya, semoga dengan hadirnya buku ini menjadi sebuah sumber refrensi untuk kita generasi penerus dalam memaknai bagaimana mengabdi untuk negeri untuk dunia dan akhirat yang seimbang,

Buku KH Hasyim Asyari

SEMOGA BERMANFAAT

 


Ijtihad Kemanusiaan Ala Munawir Sjadzali

Category : Buku

Salah satu buku yang ditulis oleh Munawir Sjadzali adalah berjudul “Ijtihad Kemanusiaan”. Buku ini sebenarnya sudah lama dicetak sekitar tahun 1997, namun tetap relevan untuk dikaji karena kontennya berkaitan dengan perkembangan nalar intelektual umat Islam.

 Buku ini pada intinya membahas tiga tema besar yaitu; Islam Rahmatan lil Alamin, Wahyu dan Peranan Akal dari Zaman ke Zaman, dan Ijtihad bukan kita yang pertama.
Ketika membicarakan tema Islam Rahmatan Lil Alamin, Munawir menunjukkan bahwa Islam pada zaman Nabi merupakan ajaran yang sangat maju, revolusioner, dan berhasil membawa perubahan-perubahan yang mendasar pada hampir semua aspek kehidupan rakyat penghuni jazirah Arab. Begitu juga yang terjadi pada masa sahabat dan tabiit tabiin dan masa keemasan Islam.
 
Ketika masa kemunduran Islam terjadi, maka apa yang dilakukan oleh pendahulu itu tidak dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam, mereka hanya menerima apa yang telah dihasilkan oleh para mujtahid, sehingga pola pikir umat Islam beku dan menganggap pintu ijtihad tertutup. Banyak masalah umat yang muncul, begitu sulit terselesaikan.
 
Ditambah lagi kondisi dunia Islam yang sudah jauh tertinggal dari dunia Barat dari segi, sosial, politik, dan hukum. Sebagian besar negara-negara di dunia Islam sejak akhir perang dunia kedua, termasuk Indonesia, mengikuti Barat dalam bidang hukum, baik hukum konstitusi, hukum perdata, dan hukum pidana. Satu-satunya yang masih mengikuti Islam adalah Hukum Keluarga; Perkawinan/percereian, pembagian waris, dan perwakafan. Itupun dengan berbagai modifikasi.
 
Melihat realita yang demikian, Munawir membangkitkan semangat umat Islam dengan mengumandangkan Reaktualisasi Ajaran Islam, memahami kembali ajaran Islam dengan menggunakan akal pikiran. Hal ini, menurutnya, sah-sah dilakukan karena ada dasarnya dari Nabi Saw. dahulu yang mempersilahkan Mu’ad bin Jabal untuk berijtihad dalam hal yang berkaitan dengan masalah Mu’amalah.
 
Begitu juga Sahabat Umar bin Khattab memahami ajaran al-Qur’an sesuai dengan konteksnya. Misalnya, kebijakan Umar yang tidak membagi tanah-tanah di wilayah yang baru dikuasai sesuai dengan Qs. al-Anfal ayat 41. Dia membiarkan tanah-tanah itu dikuasai oleh para pemilik aslinya, dengan catatan mereka harus membayar pajak tanah dan jizyah. Hasil dari pembayaran itu dikumpulkan dan dikelola oleh perbendaharaan negara, yang kemudian dipergunakan untuk menggaji peserta perang dan pembiayaan negara lainnya.
 
Disamping itu, ada beberapa lagi kebijakan umar yang bertentangan dengan nash diantaranya; 1) penghentian pembagian zakat untuk muallaf karena Umar mengganggap Islam sudah jaya dan tidak lagi membutuhkan mereka, 2) masalah Talak tiga sekali ucap jatuh talak tiga, padahal pada masa Nabi dan Abubakar jatuh talak satu. Hal ini dilakukan karena banyak suami yang mudah dan ringan saja menyatakan talak tiga sekaligus, 3) larangan penjualan umm al-walad (budak sahaya yang dihamili tuan pemiliknya dan melahirkan seorang anak) yang pada masa Nabi dan khalifah Abubakar diperbolehkan. Alasan Umar, tidak sesuai dengan budi luhur ajaran Nabi, seseorang yang menjual ibu dari anak kandungnya sendiri, 4) tidak memberlakukan hukuman potong tangan bagi pencuri karena pada waktu itu Madinah tengah dilanda kelaparan, dan lain-lain. Perlu dicatat bahwa semua kebijakan Umar itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang bersangkutan.
 
Ulama lain yang sejalan dengan cara pandang Umar , menurut Munawir, adalah Abu Yusuf al-Hanbali, yang berpendapat bahwa suatu nash yang dahulu dasarnya adat, kemudian adat itu berubah, maka gugur pula ketentuan hukum yang ada pada nash tersebut. Misalnya, Nabi pernah menyatakan bahwa untuk jual beli gandum dipergunakan ukuran takaran, mengikuti adat setempat. Tetapi kebiasaan itu kemudian berubah, takaran tidak lagi digunakan tetapi menggunakan timbangan. Apakah kebiasaan menggunakan timbangan itu tidak dibenarkan karena menyalahi petunjuk Nabi?. Tanya Munawir untuk meyakinkan kebenaran pandangan Abu Yusuf tersebut.
 
Untuk memperkuat argumentasinya tentang pentingnya proyek Reaktualisasi ajaran Islam, Munawir juga berpegang pada pandangan beberapa tokoh madzhab Hanbali, Najamuddin al-Thufi yang hidup pada abad ke tujuh Hijriyah. Al-Thufi mendahulukan kepentingan umum atas nash dan ijma’. Dia menyatakan bahwa apabila terjadi tabrakan antara kepentingan umum dengan nash dan ijma’, maka wajib didahulukan atau dimenangkan kepentingan umum. Ibnu Qoyyim al-Jauziyah juga mengatakan bahwa perubahan dan perbedaan fatwa dapat dibenarkan karena perbedaan zaman, lokasi/lingkungan, situasi, niat dan adat istiadat.
 
Proyek reaktualisasi Munawir ini pada zamannya mendapatkan sambutan pro kontra di kalangan umat Islam Indonesia. Pro kontra yang mengharu biru tersebut dilansir oleh majalah Panjimas. Intinya ada yang setuju dan ada yang tidak. Bagi yang setuju, mereka mengedepankan cara berfikir Burhani ala Abid al-Jabiri, yakni berfikir berdasarkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat (kontekstual). Bagi yang tidak setuju karena mengedepankan cara berfikir Bayani ala Abid al-Jabiri, berfikir yang hanya mengandalkan teks (tekstual). Wallahu a’lam
 
Surabaya, 25 Mei 2017

Membincang Tradisi Intelektual di kalangan Muhammadiyah dan NU

Category : Buku

Sama dengan buku karya Ahmad Zahro, buku karangan Rifyal Ka’bah ini merupakan hasil riset disertasi beliau pada pasca sarjana UI Jakarta tahun 1998. Bedanya, kalau karya Ahmad Zahro hanya fokus mengkritisi hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masa’il NU, karya kedua ini, mengkritisi metode istinbath dan keputusan Lajnah Bahtsul Masa’il NU dan Lajnah Tarjih Muhammadiyah.
Mengawali kajian dalam buku ini, Rifyal menguraikan terlebih dahulu salah satu sumber hukum Islam, yakni Ijtihad. Ijtihad ini menurutnya adalah usaha sungguh-sungguh kalangan ahli hukum Islam yang bertolak dari maksud-maksud (maqashid) Qur’an dan Sunnah dengan menggunakan akal sehat dan dalil-dalil logika untuk sampai kepada suatu ketentuan hukum syar’i. Formulasi hukum melalui ijtihad ini menggunakan metodologi ushul fiqh yakni qiyas, istihsan, istishlah, ‘urf dan lain-lain.

Menurutnya, pada masa lampau ijtihad ini banyak dilakukan secara individu karena ulama pada saat itu memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad. Sementara pada masa modern ini, ijtihad dilakukan secara kolektif karena kelangkaan ulama atau ahli hukum tipe mujtahid. Usaha menetapkan hukum secara kolektif ini biasa disebut dengan ijtihad jama’i atau istinbath jama’i (perumusan hukum dilakukan secara kolektif).
Pelasaksanaan ijtihad jama’i seperti di atas, dilakukan oleh Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul Ulama. Berkaitan dengan metode keputusan hukum Lajnah Tarjih Muhammadiyah, Rifyal menemukan ciri khas yang dipakai Lajnah Tarjih dalam memutuskan hukum, yaitu langsung mengacu kepada al-Qur’an dengan As-Sunnah maqbullah, jika tidak ditemukan pada keduanya, digunakan metode qiyas, sadd adz-dzari’ah, dan metode ushul fiqh lainnya, juga merujuk pada konstitusi, undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Lebih dari itu, menurut Rifyal, Lajnah tarjih juga menggunakan logika modern seperti induksi, deduksi, komparasi dan lain-lain.
Kenapa Lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam memutuskan hukum langsung mengacu kepada al-Qur’an dan As-Sunnah?. Menurut Rifyal, Muhammadiyah dikenal dengan organisasi yang memiliki semangat pembaharuan (tajdid) yang menghendaki Islam yang sudah hilang dan hancur bagian-bagiannya akibat dari perjalanan sejarah, dicoba untuk dikembalikan sesuai dengan bentuknya yang asli seperti pertama kali diajarkan.
Lebih lanjut Rifyal menjelaskan bahwa Lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan keputusan, melakukan ijtihad jama’idengan menggunakan tiga jenis metode ijtihad; yaitu ijtihad bayani, ijtihad qiyasi dan ijtihad istislahi. 
Ijtihad bayani, adalah usaha untuk menjelaskan teks al-Qur’an dan As-Sunnah atau dalil-dalil yang digunakan dalam merumuskan hukum tertentu karena dalil-dalil tersebut mempunyai pengertian ganda (al-musytarak), mirip tapi tidak sama (mutasyabih), atau kontradiksi (ta’arudh). Dalam hal ini, Lajnah Tarjih harus memilih salah satu pengertian yang dianggapnya paling kuat dari berbagai pengertian yang dipahami oleh berbagai ahli hukum Islam mengenai teks atau dalil tertentu itu. Jadi Ijtihad bayani ini sebenarnya ijtihad tarjihi. Al-Qardhawi menyebutnya ijtihad intiqa’i, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat pada warisan hukum Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.
Ijtihad Qiyasi, ini sama dengan penggunaan metode qiyas, yakni menetapkan ketentuan hukum yang tidak dijelaskan oleh teks al-Qur’an dan As-Sunnah dengan ketentuan hukum yang dijelaskan oleh teks al-Qur’an dan As-Sunnah karena kesamaan illatnya. Contoh keputusan Lajnah Tarjih mengenai zakat hewan selain sapi/kerbau, kambing dan onta, nisab dan kadar zakatnya diqiyaskan kepada nisab dan kadar zakat sapi/kerbau, kambing dan onta. Begitu juga zakat tanaman seperti tebu, kayu, getah, kelapa, lada, cenggeh dan lain-lain, diqiyaskan dengan zakat gandum, beras, jagung, dan makanan pokok lainnya. Bila tanaman ini sudah mencapai 5 wasak (7,5 kwintal), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 5 atau 10 %.
Ijtihad Istislahi yaitu kecenderungan untuk memilih pendapat yang mementingkan kemaslahatan umum. Sebagai contoh, kebolehan menjual barang wakaf yang terancam lapuk atau rusak untuk dibelikan lagi barang baru atau barang lain yang bermanfaat. Contoh lain kebolehan mendatangi undangan api unggun bila ada manfaat untuk itu. Juga keputusan mengenai keharaman lotery.
Sementara di kalangan Lajnah Bahtsul Masa’il NU, dalam membuat keputusan hukum, menurut Rifyal, sedikit berbeda dengan cara Lajnah Tarjih Muhammadiyah. Lajnah Bahtsul Masa’il lebih mengutamakan bertaqlid pada pendapat para ulama yang tersebar dalam kitab-kitab muktabarah. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan kepada ulama sebagai orang yang saleh.
Disamping itu, NU hendak melestarikan ilmu agama yang berasal dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. diterima melalui tradisi turun temurun sepanjang sejarah Islam. Nabi Muhammad Saw. menurunkan tradisi itu kepada para sahabat. Para sahabat menurunkannya kepada para tabi’in dan tabi’it tabi’in. Mereka menurunkannya kepada murid-murid mereka berikutnya. Gurunya membolehkan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain setelah memberikan ijazah (kebolehan) kepada anak muridnya. Begitu seterusnya secara musalsal. Hal seperti inilah yang biasa dilakukan para kiyai di pondok pesantren hingga saat ini.
Jadi bagi warga NU mengkaji, memahami lalu mengajarkannya kepada para santri secara turun temurun merupakan bentuk penghormatan kepada para ulama atas prestasi mereka dalam menulis karya-karya monumental, sekaligus ikut melestarikan khazanah intelektual Islam tersebut.
Jadi menurut Rifyal, terdapat beberapa langkah yang ditempuh oleh Lajnah Bahtsul Masa’il NU dalam memutuskan suatu persoalan hukum; 1) setiap permasalahan yang diajukan, dicarikan jawabannya dari kitab-kitab madzhab fiqh tertentu, terutama Syafi’i, dari empat madzhab Ahlus Sunnah wal Jama’ah, 2) dalam hal lebih dari satu pendapat dalam madzhab, Lajnah melakukan taqrir jama’i (mengambil pendapat yang dipandang terkuat), 3) dalam hal tidak ditemukan jawaban sama sekali, Lajnah secara jama’i (bersama-sama) melakukan ilhaq al-masa’il bi nazha’iriha (menganalogikan hukum permasalahan tertentu dengan kasus serupa yang ada dalam buku tertentu), 4) dalam hal langkah ketiga di atas tidak mungkin dilakukan, Lajnah melakukan istinbath jama’i (merumuskan bersama) mengikuti metode yang digunakan dalam madzhab.
Keempat langkah di atas, disepakati oleh Lajnah dalam memutuskan suatu masalah. Namun dalam prakteknya, menurut penelusuran Rifyal, kebanyakan keputusan yang diambil dalam Muktamar XXIX (1994) kebanyakan menggunakan langkah pertama. Wallahu a’lam.
Surabaya, 23 Mei 2017

Membincang Tradisi Intelektual di kalangan NU

Category : Buku

Saya menemukan dua buah buku yang sangat bagus mengkritisi tradisi intelektual NU dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum Islam kontemporer. Buku pertama hasil karya Dr. Rifyal Ka’bah membahas Hukum Islam di Indonesia; Perbandingan antara hasil keputusan Lajnah Bahtsul Masa’il NU dan Lajnah Tarjih Muhammadiyah. Sementara buku kedua karya Dr. Ahmad Zahro yang membincang Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999 Nahdlatul Ulama.
Pada kesempatan ini saya ingin menguraikan terlebih dahulu buku kedua yang merupakan disertasi Ahmad Zahro ketika menempuh pendidikan s3 pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah. Adapun fokus penelitian beliau adalah mengkritisi hasil kajian bahtsul masa’il NU sejak tahun 1926-1999. Menurut penelusurannya, terdapat beberapa

tulisan terdahulu yang mengupas tradisi intelektual NU, termasuk karya Dr. Rifyal Ka’bah di atas dan tesis IAIN Syarif Hidayatullah karya Imam Yahya yang mengangkat isu Istinbath Hukum Bahtsul Masa’il NU pasca Munas Bandar Lampung tahun 1992. 

Hasil penelitian Imam Yahya menunjukkan bahwa metode penetapan hukum yang dipergunakan NU dalam memutuskan suatu masalah pada muktamar 1992 Bandar Lampung, Muktamar 1994 Tasikmalaya, dan Munas Alim Ulama di Mataram NTB 1997 ditemukan urutan sebagai berikut; (1) metode qauli, mengutip langsung dari naaskah kitab rujukan, (2) metode manhaji, menelusuri dan mengikuti metode istinbath hukum madzhab empat, (3) metode ilhaq, menganalogikan hukum permasalahan tertentu yang belum ada dasar hukumknya dengan kasus serupa yang sudah ada dalam suatu kitab rujukan, (4) metode istinbath jama’i, penggalian dan penetapan hukum secara kolektif. 
Membaca hasil beberapa penelitian terdahulu, Ahmad Zahro menyimpulkan bahwa penelitiannya ini dikategorikan sebagai penelitian lanjutan dalam rangka pendalaman kitab-kitab rujukan,validitas keputusan yang belum dibahas dan adanya perbedaan yang mencolok terkait istinbath hukum yang disampaikan oleh beberapa peneliti terdahulu sehingga diperlukan klarifikasi dan pelacakan lebih lanjut.
Dari hasil kajiannya, Lajnah Bahtsul Masa’il NU memiliki corak penetapan hukum yang khas yang dipegang secara turun-termurun dan mengalami perkembangan-perkembangan sesuai dengan tuntutan jaman. 
Beliau mengutip pandangan ahli hukum timur tengah Muhammad Salam Madkur yang membagi metode ijtihad menjadi tiga macam; metode bayani, qiyasi, dan istislahi. Metode bayani yaitu cara istinbath (penggalian dan penetapan) hukum yang bertumpu pada kaedah-kaedah kebahasaan atau makna lafadz. Metode qiyasiyaitu cara istinbath hukum dengan membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya kepada sesuatu yang sudah diketahui hukumnya melalui nash al-Qur’an dan as-sunnah dalam rangka menetapkan atau menafikan hukumnya karena ada sifat-sifat yang mempersatukan keduanya.
Metode istislahiyaitu cara istinbath hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan maqashidus syari’ah yang mencakup kebutuhan primer, sekunder dan tertier. Beberapa metode yang dikategorikan sebagai metode istislahi adalah maslahah mursalah, kemaslahatan yang tidak ada acuan nashnya secara eksplisit, istishab, pada dasarnya segala sesutau itu hukumnya boleh, bara’atudz dzimmah, pada dasarnya seseorang itu tidak terbebani hukum, yang populer dengan istilah asas praduga tidak bersalah, saddudz dzari’ah, menutup jalan kepada terjadinya pelanggaran hukum dan ‘urf, adat kebiasaan yang baik.
Di kalangan NU sendiri, menurut hasil kajiannya menyimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah metode qauly, ilhaqi, dan manhaji. 
1.Metode Qauly
Metode qauly adalah menjawab pertanyaan yang diajukan umat, langsung merujuk pada bunyi teks (qaul) pendapat-pendapat ulama mazdhab empat. Kalau dimasukkan dalam kategori ijtihad yang disampaikan oleh Salam Madkur di atas, maka metode qauli ini masuk dalam tataran metode ijtihad bayani. Dalam prakteknya, metode qauli ini banyak digunakan dalam menetapkan hukum Bahtsul Masa’il, paling tidak terdapat 362 keputusan yang diambil berdasarkan metode ini.
Sebagai contoh soal yang diajukan pada Muktamar I (Surabaya, 21-23 September 1926) mengenai boleh tidaknya menggunakan hasil zakat untuk pendirian masjid, madrasah atau pondok (asrama) karena itu semua termasuk “sabilillah� sebagaimana kutipan Imam al-Qaffal?. Jawaban; Tidak boleh. Karena yang dimaksud dengan “sabilillah� ialah mereka yang berperang dalam sabilillah. Adapun kutipan Imam Qaffal itu adalah da’if (lemah). Keterangan. Dari kitab Rahmatul Ummah dan Tafsir al-Munir juz I.
Barangkali ada yang bertanya, mengapa metode qauli ini digunakan bahkan masih dipertahankan hingga saat ini dalam menetapkan hukum kontemporer?. Dari hasil diskusi dan bacaan saya, barangkali dapat dijelaskan beberapa alasan, diantaranya; bahwa warga NU sangat menghormati bersambungnya sanad keilmuan sejak jaman Nabi, sahabat, tabi’it tabi’in hingga ulama-ulama kontemporer yang musalsal tanpa ada putusnya, sehingga di kalangan santri yang sudah tamat mengaji kitab biasanya diberi “ijazahâ€� oleh sang kiyai. Artinya, sang kiyai setelah membacakan kitab tersebut dihadapan santri sampai khatam, maka sang kiyai melanjutkan sanad pengajian kitab itu kepada santri-santrinya untuk dilanjutkan pengajaran kitab itu kepada santri-santri yunior sehingga pada saatnya nanti dia juga akan memberikan ijazah kepada santri yuniornya tersebut, dan begitu seterusnya. 
Karena itu, warga NU melestarikan dan mempertahankan khazanah pengetahuan kitab kuning dari generasi ke generasi dengan mengaji dan mengkajinya di pondok-pondok pesantren. Warga NU tidak menghendaki terputusnya keilmuan dengan langsung merujuk pada nash al-Qur’an dan as-Sunnah. Menurut mereka, persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat kontemporer masih bisa dicarikan jawabannya dalam kitab-kitab mu’tabar tersebut.
Di samping itu, warga NU sangat memuliakan ulama salafus sholih yang telah bersusah payah memelihara khazanah keislaman dalam bidang fiqh mazhab empat, bidang aqidah dan bidang tasawuf. Salah satu cara memuliakannya dengan cara mengkaji pokok pikiran  mereka yang tersebar dalam kitab-kitab itu.  
2. Metode Ilhaqy
Jika dalam menetapkan hukum tidak bisa diselesaikan dengan metode qauly, maka metode kedua, ilhaqy bisa jadi pilihan. Adapun yang dimaksud dengan metode ilhaqy yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Ahmad Zahro menemukah 33 keputusan yang menggunakan metode ini. 29 keputusan diambil sebelum Munas Bandar Lampung, 4 keputusan terjadi sesudahnya.
Kalau kita perhatikan, cara kerja metode ilhaq seperti di atas sangat mirip dengan cara kerja metode qiyas dan hal ini diamini oleh Ahmad Zahro dengan menamainya qiyas ala NU. Namun demikian terdapat perbedaan antara keduanya. Kalau qiyasitu bersandarkan pada nash al-Qur’an dan as-sunnah sedangkan ilhaqbersandar pada teks kitab kuning yang muktabarah yang diakui.  
Sebagai contoh, Ahmad Zahro menampilkan apa yang diputuskan dalam Muktamar II (Surabaya, 9-11 Oktober 1927) tentang hukum jual beli petasan (mercon) untuk merayakan hari raya atau penganten dan lain sebagainya. Menanggapi pertanyaan ini, musawirin menjawab bahwa jual beli tersebut hukumnya sah, dengan alasan adanya maksud baik, yaitu adanya perasaan gembira menggembirakan hati dengan suara petasan itu. 
Jawaban tersebut berdasarkan keterangan beberapa kitab diantaranya, I’anatuth Thalibin juz III/121-122. Al-Bajuri/652-654 bab perdagangan, dan Al-Jamal ‘ala Fath al-Wahab juz III/24.
Dari hasil penilaian Ahmad Zahro bahwa dari segi argumentasi yang mengacu pada kitab rujukan di atas, tidak ada yang menyebutkan secara jelas mengenai hukum jual beli yang menggunakan kata-kata petasan. Misalnya dalam kitab I’anah hanya menjelaskan hukum bolehnya mentasarrufkan harta untuk kebaikan dan kesenangan. Dalam al-Bajuri sahnya menjual benda-benda yang dihadirkan asal suci dan bermanfaat, dan bolehnya membeli dan menghisab rokok karena tidak adanya dalil yang mengharamkannya, dalam al-jamal. Jadi menurut beliau, bahwa keputusan ini berdasarkan ilhaq dengan illat atau alasan suci dan bermanfaatnya petasan sebagaimana rokok dan lainnya.
3. Metode Manhaji
Metode manhajiadalah cara menyelesaikan masalah keagamaan dengan mengikuti jalan pikiran atau kaedah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. Setidaknya, menurut penelusunan Ahmad Zahro, terdapat enam keputusan Lajnah Bahtsul Masa’il yang diselenggarakan sebelum Munas Alim Ulama di Bandar Lampung. 
Sebagai contoh keputusan Muktamar I tahun 1926 tentang pahala sedeqah kepada mayat. Jawabannya; dapat pahala. Hal ini berdasarkan keterangan dalam kitab al-Bukhari bab “Janazah� dan kitab al-Muhadzdzab bab “wasiat�.
Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Saw.; sungguh ibuku telah meninggal, apakah dia dapat memperoleh manfaat apabila saya bersedekah untuknya? Maka beliau menjawab; ya, dapat. Dia berkata; sungguh saya mempunyai keranjang buah, maka kupersaksikan kepadamu, bahwasanya saya telah menyerahkannya untuk dia.
Keputusan di atas dikategorikan sebagai keputusan yang didasarkan pada metode manhaji karena langsung merujuk pada hadist yang merupakan dalil yang dipergunakan oleh keempat madzhab  setelah al-Qur’an.
Jadi cara kerja metode manhaji adalah ketika persoalan itu tidak bisa diselesaikan dengan metode qauly dan ilhaqy, maka merujuk langsung pada al-Qur’an dan as-Sunnah, jika tidak ditemukan juga, maka mengacu pada kaedah-kaedah ushuliyyah dan kaedah-kaedah fiqhiyyah. Misalnya kaedah daf’ul mafasid muqaddam ala jalbil mashalih. Menolak kemudaratan itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Wallahu a’lam.
Surabaya, 21 Mei 2017

Doktrin salafisme Perspektif Roel Meijer

Category : Buku


Syukri Abubakar. Sebagaimana yang saya jelaskan pada tulisan terdahulu bahwa salah satu kegalauan Roel Meijer adalah ingin mengetahui doktrin-doktrin salafisme yang menjadi daya tarik pemuda muslim di seluruh penjuru dunia sehingga mau bergabung didalamnya.
Berdasarkan pembacaannya, Meijer mengungkapkan bahwa terdapat, paling tidak empat doktrin Salafisme yang terinspirasi dari Wahabisme. 

Pertama, program Wahabisme untuk kembali kepada al-Qur’an dan As-Sunnah. Kaum salafi menghendaki kembalinya pola kehidupan muslim dari generasi pertama. Mereka percaya kepada penafsiran al-Qur’an yang tegas dan harfiah hanya ada satu kebenaran.
Itu mempunyai daya tarik yang luar biasa terhadap kawula muda di seluruh dunia. Peneliti Norwegia, Thomas Hegghammer menyatakan di masa perubahan-perubahan besar dan pilihan besar yang terus menerus dan dengan kepastian-kepastiannya yang sederhana, salafisme menimbulkan keyakinan kuat di kalangan kawula muda yang sedang mencari-cari format beragama secara ideal, baik di dunia Arab maupun di negeri Barat. Tidak hanya itu, dengan klaimnya sebagai al-firqah al-najiyah yakni kelompok yang diselamatkan oleh Allah Swt. di hari akhir kelak, salafisme menjadi magnet bagi kelompok orang-orang tertindas, kaum migran yang didiskriminasikan, serta orang-orang yang termarjinalkan secara politik, karena merasa memiliki akses kepada kebenaran.

Kedua, terkait dengan regulasi hubungan antara orang mukmin dan non mukmin (believers and non believers/outsider). Kontribusi besar Wahabi pada salafisme terletak pada perlakuan keras terhadap orang asing dan sekte-sekte muslim non-wahabi. Dari sini, maka muncullah apa yang dinamakan prinsip loyalitas dan keingkaran/penolakan (wala’ wa al-bara’). Wilayah non wahabi dinamai dengan al-bilad al-musyrikah the land idolators. Dalam prakteknya, mereka menganggap wilayah di luar mereka seperti kerajaan Ottoman dapat diperangi karena dianggap sebagai non-believers. Doktrin ini muncul kembali seperempat pertama abad ke-20 ketika fanatis wahabi semisal al-Ikhwan (milisi khusus wahabi) berupaya menyebarkan ajaran wahabi di Iraq. sementara pada paroh kedua abad ke-20 seorang figur penting mufti Saudi Arabia bin Baz memerintahkan orang muslim untuk tidak memberi hormat/salam kepada non-muslim dan memperkuat rasa benci kepada mereka.

Ketiga, Pelabelan syi’ah sebagai bid’ah. Wahabisme menyalahkan syi’ah karena dua alasan doktrinal (1) syi’ah memuliakan imam sebagai orang yang paling sempurna (2) syi’ah menolak legitimasi tiga dari empat khulafaurrasyidin (yang berkuasa pada tahun 632-661) dan begitu juga mereka menolak sahabat Nabi dan otentisitas hadith yang dijadikan pegangan utama ajaran Wahabi/Salafi. doktrin ini menjadi senjata ideologis di tangan tokoh radikal Abu Mush’ab al-Zarqawi (w. 2006) yang digunakannya di Iraq, dengan efek mematikan.

Keempat, contoh terakhir ambiguisitas Wahabi yang diwariskan kepada Salafisme modern adalah praktek hisba, menyuruh kepada kebajikan dan melarang kepada kemungkaran (al-amr bi al-ma’ruf wa nahy ‘an munkar). Doktrin ini digunakan untuk memberdayakan para pengikutnya agar aktif berdakwah, bahkan lebih kuat dengan mengambil bagian dalam jihad. Walaupun praktek seperti ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, telah dipraktekkan selama periode Abbasiyah (750-1258) dan dianggap oleh Ibn Taimiyah sebagai bentuk puncak dari jihad, hal itu dihidupkan kembali oleh Wahabisme sebagai alat untuk menegakkan moral masyarakat dan sebagai alat politik untuk melawan oposisi sekuler.
selain itu, kelompok salafi jihadi memiliki doktrin yang khas, yakni takfiri. berdasarkan doktrin tersebut, kaum muslimin yang memiliki pemikiran lain, dianggap kafir dan murtad. Abdul Wahhab menilai bahwa saat ini umat Islam sedang berada dalam kejahiliyahan sehingga harus hijrah. Doktrin ini berakar pada gerakan khawarij, sekte yang ditolak mayoritas umat Islam pada abad pertama Islam. Hasan al-Hudaybi, tokoh salafi non-jihadi dari Ikhwanul Muslimin memprotes doktrin ini. Dalam pandangannya, doktrin ini tidak sesuai dengan tradisi toleransi dalam Islam.

Tokoh lain, Mohammed M. Hafez, pemikir Islam salafi jihadi kontemporer membagi doktrin salafi menjadi 5 (1) penekanan pada konsep tauhid (2) kedaulatan Allah Swt. (hakimiyyah) hanya Allah yang memiliki kedaulatan. karena itu haram mengikuti ideologi di luar Islam. Pemerintah yang melanggar peraturan Allah boleh diperangi (3) penolakan terhadap bid’ah (4) Takfir (muslim yang berada di luar kredo adalah kafir harus tobat (5) jihad melawan rezim kafir.

Doktrin Ikhwanul Muslimin yang dirumuskan oleh Hasan al-Banna (1) Allah tujuan kami dalam mengolah bumi agar damai sejahtera (2) Rasulullah teladan kami (3) al-Qur’an landasan hukum kami (4) jihad adalah jalan kami (5) mati syahid dijalan Allah adalah cita-cita kami yang paling tinggi

Amin Abdullah menyimpulkan bahwa doktrin salafisme itu ada lima (1) al-wala’ wa al-bara’ (2) jahiliyah kontemporer (3) Hakimiyah (4) bid’ah (5) Thaguth.

Itulah point-point doktrin salafisme yang terdapat dalam kajian Roel Meijer. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam

Surabaya, 22 Desember 2015


Kerja Intelektual yang Perlu dipupuk

Category : Buku

Syukri Abubakar. Saya dan Irwan Supriadin J. melakukan penelitian, kemudian hasil penelitian tersebut kami jadikan buku yang diberi judul; “Catatan Kecil Seputar Khilafatul Muslimin di Bima�. cetakan tahun 2013. Buku ini bisa terbit berkat kemahiran sang editor Mukhlis Muma Leon dalam menyunting tulisan yang masih mentah hingga laik terbit. Menurut Aba Du Wahid, buku ini bukan catatan kecil tapi catatan Besar, begitu katanya dalam mengomentari cover buku ini ketika saya posting via facebook.

Ide penelitian ini terbersit, ketika sudara Irwan Supriadin J. melihat venomena perkembangan organisasi Khilafatul Muslimin di tetangga Desanya. Dalam pandangannya, organisasi ini termasuk organisasi yang baru di Bima sehingga ia kaget ketika melihat perkembangannya yang begitu cepat. Dari hasil observasinya di Desa Samili dan Desa Risa, hari demi hari kegiatan Khilafatul Muslimin (KM) di dua desa tersebut tambah semarak. Ia penasaran dan bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya KM ini organisasi semacam apa? Kaitannya dengan organisasi-organisasi lainnya seperti FPI, HTI, JAT, KAMMI, dan lainnya itu apa?. Kegiatan-kegiatannya dalam bentuk apa saja? Dananya dari mana?, pemimpinnya siapa?, ide awal pendiriannya bagaimana? Apa bedanya dengan organisasi-organisasi lainnya? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menyelimuti pikirannya sehingga ia berdiskusi dengan saya bagaimana kalau kami berdua menelitinya agar terjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Setelah kami berdua sepakat untuk menelitinya dengan dana pribadi kami, maka kami mulai mengumpulkan informasi awal tentang KM via Buku dan internet sebagai bahan untuk meneliti lebih lanjut.
Mulanya kami mendatangi ketua KM di Desa Risa untuk mendapatkan informasi awal mengenai KM di Bima. ia menceritakan kalau KM di Bima ini hampir masuk disemua Desa, tapi belum semuanya punya kegiatan. Kegiatan untuk wilayah yang terdekat dengan risa terpusat di Desa Risa.
Ia juga menjelaskan sebenarnya di Kabupaten Bima dan kota Bima, di setiap kecamatan, dan disetiap desa terdapat pimpinannya masing-masing. Mereka biasanya berkumpul di Pesantren KM yang terletak di Desa Sondosia.  Untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang KM dan kegiatannya, ia menyarankan agar kami lebih intens berkomunikasi dengan Ketua KM Kota Bima yang tinggal di sebelah utara Masjid Agung Kota Bima dan Ustadz ustadz yang mengajar di Pesantren KM Sondosia.
Kami pun, pada hari yang lain, mendatangi Pesantren yang di Sondosia itu menemui ustadz disana untuk dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian kami. Sesampai disana, kami bertemu dengan beberapa orang ustadz dan menanyakan tentang KM ini lebih mendalam. Apa yang diutarakan oleh ustazd2 ini memperkuat informasi awal yang kami peroleh dari ustadz yang berdomisili di Desa Risa sebelumnya.
Pada saat itu, ustadz2 ini memberitahukan bahwa beberapa bulan ke depan akan ada pertemuan anggota KM se Kota dan Kabupaten Bima dalam rangka musyawarah pemilihan ketua Baru KM Bima yang bertempat di Pesantren KM Sondosia ini. Pada saat itu, lanjutnya, biasanya akan datang pengurus pusat dari Kabupaten Sumbawa Barat untuk memantau jalannya musyawarah pemilihan. Dalam rangka memperkaya informasi tentang KM Bima, kami berdua sangat senang jikalau pada pertemuan itu kami bisa menghadirinya untuk mengetahui lebih dekat agenda-agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KM Bima kedepan atau siapa tau kami bisa langsung mewawancara pimpinan pusat yang hadir nantinya. Maka kami minta diinformasikan jikalau waktunya itu sudah tiba.
Selang beberapa bulan, kami ditelpon bahwa agenda musyawarah pemilihan ketua akan segera dilaksanakan. Kami pun segera meluncur kesana dan berbaur dengan anggota KM lainnya. Kami memperkenalkan diri bahwa kami akademisi yang sedang meneliti tentang KM di Bima. Mereka menerima kami dengan senang hati dan mempersilahkan berbicara dengan Sekretaris Pusat KM yang kebetulan diutus untuk mengawasi jalannya muswayarah. Kami dijelaskan panjang lebar tentang sejarah KM dibentuk, idiologi KM, agenda-agenda KM dan banyak lagi info lainnya yang berharga untuk bahan penelitian kami. Ia mengatakan kalau masih dibutuhkan lagi info mengenai KM, bisa hubungi via telpon atau email. Ia bersenang hati untuk memberi informasi seluas-luasnya.
Setelah data-data observasi, wawancara, dan dokumentasi itu terkumpul, maka disusunlah data-data itu sesuai dengan kategori-kategori yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jika datanya dirasa masih kurang, maka saudara Irwan Supriadin J. segera mengontak Sekretaris Pusat KM untuk dimintai penjelasannya tentang materi tersebut. Setelah semua data ternarasikan secara lengkap, maka kami mengontak saudara Mukhlis Muma Leon di Mataram untuk mengedit dan menyempurnakan penyusunannya hingga menjadi sebuah buku yang siap dicetak.
Begitulah kerja penelitian yang kami lakukan sampai hasil penelitian tersebut dapat dicetak menjadi sebuah buku.
Bima, 21 September 2014