Category Archives: Kuliah Fiqh III

Mengkaji Kedudukan Mahar dalam Pernikahan

Category : Kuliah Fiqh III

stit-sunangiribima.ac.id – Dalam salah satu diskusi kelompok di kelas PAI 2, salah seorang mahasiswa melontarkan sebuah pertanyaan kepada pemakalah tentang kedudukan mahar dalam perkawinan. Sejauh yang ia baca bahwa mahar tidak masuk dalam rukun pernikahan tapi wajib diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Qur’an dalam Qs. An-Nisa’: 2 dan 24. “Tolong jelaskan persoalan tersebut secara gamblang, tegasnya. Menanggapi pertanyaan tersebut, pemakalah mengatakan bahwa mahar memang bukan rukun nikah. Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun nikah menurut jumhur ulama ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, saksi nikah, dan ijab qabul yang masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu.

Mahar sendiri oleh para ahli hukum dibahas tersendiri, terpisah dari pembahasan rukun dan syarat pernikahan karena al-Qur’an, sunnah dan ijmak ulama menetapkan bahwa mahar wajib diberikan oleh calon suami kepada calon isteri sebagaimana bunyi ayat tersebut di atas, dan besaran mahar biasanya disebutkan ketika akad nikah dilangsungkan.

Ibnu Rusy dalam kitab Bidayatul Mujtahid menjelaskan bahwa mahar ditempatkan sebagai syarat sahnya pernikahan. Artinya kalau mahar tidak disebutkan dalam akad nikah, maka pernikahan tidak dianggap terjadi. Mahar sendiri bisa berupa barang seperti mas, perak, uang, dan lain-lain, dapat juga berupa manfaat atau jasa seperti mengajarkan al-Qur’an sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat muhajirin, mengembala ternak sebagaimana yang dilakoni oleh Nabi Musa As., menggarap sawah atau jasa lainnya yang memiliki nilai manfaat.

Penentuan besaran mahar menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (pasal 30), dan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam (pasal 31). Islam tidak menentukan secara pasti berapa besaran mahar yang harus dibawa oleh calon mempelai laki-laki tapi diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan pernikahan. Sangat dianjurkan untuk meminta yang sederhana dan yang mudah agar dapat diupayakan oleh calon suami.

Sederhana dan mudah di sini tidak sampai melecehkan atau menyepelekan calon isteri terkait dengan besaran mahar, tapi sederhana dan mudah dalam pandangan dan kebiasaan masyarakat setempat, tidak terlalu murahan dan terkesan mengada-ada, juga tidak terlalu mahal nan fantastis sehingga terkesan memberatkan, cukup disesuaikan dengan kesiapan dan kesanggupan sang calon mempelai laki-laki.
Terkait dengan masalah mahar ini, penanya selanjutnya menceritakan tentang perilaku sebagian masyarakat kita di mana pihak calon isteri berinisiatif menyiapkan mahar untuk dibawa oleh calon suami ketika akad pernikahan dilangsungkan. Bagaimana tanggapan pemakalah terkait hal tersebut.

Pemakalah menjelaskan bahwa hal tersebut sah-sah saja dilakukan oleh calon mempelai perempuan selama pemberian itu atas dasar keikhlasan, tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun. Namanya pemberian atau hadiah dari seseorang, digunakan untuk apa saja terserah yang menerima hadiah karena itu sudah menjadi hak miliknya.

Yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah apa motif atau latarbelakang pemberian barang oleh calon mempelai putri tersebut? Apakah melihat calon suami sudah menjadi anggota ASN, TNI/Polri sehingga ia rela mengeluarkan biaya untuk mahar karena masa depan dengan sang calon suami sudah bisa diterka? Atau ada unsur lain, misalnya sudah menjadi adat kebiasaan dalam suatu komunitas tertentu, maka hal ini perlu ditelusur lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian Atun Wardatun, dosen Fakultas Syari’ah UIN Mataram, bahwa terdapat beberapa kelompok masyarakat Bima yang melakukan praktek seperti itu baik di kota maupun di Kabupaten. Praktek seperti ini ia namai dengan istilah “Ampa Coi Ndai”, membawa mahar sendiri. Praktek seperti ini menurutnya banyak dilakukan oleh masyarakat kabupaten terutama yang berdomisili di kecamatan Belo (Ngali Renda) dan Bolo.

Praktek yang demikian menurut masyarakat setempat memiliki landasan teologis. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan bahwa Siti Khadijah, seorang janda kaya raya jazirah Arab, sangat tertarik dengan kepribadian Muhammad yang waktu itu terkenal kredibilitasnya sehingga dijuluki al-Amin. Ia meminta batuan Muhammad untuk menjajakan barangnya ke Suriah ditemani oleh pembatunya, Maisarah. Di Suriah, Muhammad berhasil menjual barang titipan Khadijah bahkan dengan hasil yang berlipat ganda.

Dari situ, bertambahlah ketertarikan siti Hadijah kepada Muhammad sehingga ia berinisiatif menyampaikan keinginannya untuk melamar Muhammad. Siti Hadijah meminta bantuan temannya yang bernama Nufaisyah menghadap Muhammad untuk menanyakan kesiapannya untuk menikah dengan siti Hadijah. Muhammad pun menyetujuinya. Pada saat itu Muhammad berumur 25 tahun sedangkan siti Hadijah berumur 40 tahun.

Dari informasi itu, bagi mereka, tidak salah kalau pihak perempuan mengajukan lamaran kepada calon mempelai laki-laki sekaligus menyiapkan segala kebutuhan pernikahan termasuk mahar. Dalam pikiran mereka, kehidupan anak perempuannya nanti akan terjamin karena calon suami mereka adalah orang yang berpangkat dan menyandang jabatan sebagai ASN, TNI/Polri.

Tentu masih banyak alasan-alasan sosiologis lainnya yang diperoleh oleh peneliti terkait dengan mengapa Ampa Co’i Ndai dipraktekkan oleh masyarakat setempat. Penulis perlu menelusuri lebih lanjut untuk melengkapi ulasan tersebut.

Wallahu a’lam bissawab.

Penulis : Dr. Syukri Abubakar, M.Ag


Menikah itu Wajib Lhoooo !

Category : Kuliah Fiqh III

stit-sunangiribima.ac.id – Semester ini saya dipercaya untuk mengampu tiga mata kuliah, yaitu Fiqh III, Aswaja dan Hadis Tarbawi. Mata kuliah Fiqh III sudah beberapa kali saya ampu pada semester sebelumnya sehingga tidak sulit bagi saya untuk menyiapkan materi yang akan didiskusikan selama satu semester ke depan disertai rincian buku referensinya.

Mata kuliah Fiqh III ini erat kaitannya dengan materi hukum keluarga Islam yang menitikberatkan pembahasannya tentang pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif (UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Pembahasan diawali dengan pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dan tujuan serta hikmah pernikahan.

Masalah pertama adalah pengertian pernikahan. Pengertian ini sangat penting dibahas karena memperhatikan perkembangan jaman, banyak orang tidak mau meresmikan hubungannya dengan pernikahan sebagaimana banyak terjadi di negara-negara Barat, mereka lebih suka hidup se rumah tanpa ikatan pernikahan. Budaya Barat ini juga menjangkiti masyarakat kita terutama yang tinggal di kota-kota besar, di apartemen-apartemen atau lainnya yang pengawasan sosialnya sangat kurang.

Menurut kelompok ini, hidup bersama itu tidak harus dengan menikah tapi asal suka sama suka, maka kehidupan dalam satu rumah tangga dapat terjalin hingga beranak pinak. Kehidupan tanpa ikatan pernikahan seperti ini sering disebut dengan “Kumpul Kebo” atau “Kohabitasi”, living in sin, hidup dalam lumuran dosa.

Dalam Islam, kehidupan rumah tangga diatur sedemikian rupa dengan peraturan yang ketat karena pernikahan memiliki nilai ibadah di sisi Allah Swt., sehingga Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian menikah dengan “akad yang sangat kuat atau mistaqan ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan merupakan sebuah bentuk ibadah untuk mentaati perintah Allah Swt. Pernikahan diawali dengan prosesi akad nikah atau janji suci perkawinan antara calon bapak mertua dengan calon pengantin laki-laki dalam rangka melimpahkan tanggung jawab kepada calon suami putrinya dan juga untuk mengikat hubungan suami isteri di antara kedua insan, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Di sini jelas sekali perbedaan antara kumpul kebo dengan pernikahan. Kumpul kebo hanya dilandasi cinta dan kasih sayang di antara kedua pasangan tanpa ikatan sehingga kapan saja bisa bubar, sedang pernikahan di samping dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang, juga merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Tuhan yang diperkuat dengan akad nikah.

Walaupun sama-sama menjalani kehidupan rumah tangga dalam satu atap, nilai-nilai agama tidak dijadikan acuan oleh pasangan kumpul kebo sehingga mereka tidak mendapatkan balasan apa-apa, malah mereka akan menerima siksaan yang pedih di akhirat kelak, kecuali mereka bertaubat. Lain halnya dengan orang yang menikah, mereka menikmati kehidupan rumah tangga yang harmonis di dunia dan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Tunannya di akhirat kelak jika kehidupan rumah tangga itu dijalankan sesuai dengan aturan syari’at.

Itulah pentingnya mengapa pengertian pernikahan perlu dibahas secara mendalam untuk memberikan penegasan bahwa menikah itu wajib dilakukan bagi orang yang kebelet nikah sehingga terhindar dari dosa perzinaan yang dilarang agama sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku kumpul kebo tersebut.

Tentu masih banyak pembahasan lain terkait pernikahan yang perlu dikaji lebih lanjut, misalnya tentang rukun dan syarat nikah, mahar atau mas kawin apakah termasuk rukun nikah atau bukan, berapa besaran mahar yang harus dibawa, masalah umur calon mempelai, masalah wali, apakah janda butuh wali atau tidak, dan lain-lain. Insya Allah akan diulas pada tulisan berikutnya.

Wallahu a’alam.

Penulis : Dr. Syukri Abubakar, M.Ag


Kawin Paksa

Category : Artikel , Kuliah Fiqh III

 

Syukri Abubakar. Kemarin saya disapa via inbox oleh seorang kawan alumni STIT yang menceritakan seorang kawannya  yang lagi galau sebut saja namanya si A. Masalahnya, si A ini sudah memiliki perjaka pilihannya sendiri yang akan menikahinya nanti setelah selesai study. Sementara ini, jarak tempat tinggal si A dengan perjaka pilihannya itu begitu jauh karena dipisah oleh daratan dan lautan. Sementara ayahnya tidak menyetujui pilihan si A tersebut dengan berbagai macam alasan dan memaksa si A untuk menikah dengan perjaka pilihan bapaknya.

Jika tidak, si A dianggap anak yang durhaka kepada orang tua bahkan bapaknya menyerahkan nyawanya ditangan putrinya tersebut dengan mengatakan jika kamu tidak mengikuti permintaanku, kuburkan saja bapakmu ini, begitu ancaman bapaknya sebagaimana dituturkan oleh kawan alumni STIT ini.

Pertanyaannya, bagaimana pandangan hukum Islam dalam menjawab persoalan yang dihadapi oleh si A ini? Dan bagaimana seharusnya si A menyikapi persolan tersebut?.
Untuk mengurai persoalan si A ini, saya coba menjelaskannya begini; berbicara mengenai persoalan kawin paksa ini, kita kembali kepada persyaratan calon mempelai sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974. Disana disebutkan bahwa syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan salah satunya adalah tidak dipaksa atau adanya persetujuan kedua calon mempelai. Jika si calon ini dipaksa untuk menikah, sementara ia tidak mau menikah dengan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat, maka pernikahan tersebut bisa dibatalkan.
Bagaimana bisa lelaki yang tidak dicintai dan tidak disukai menjadi pendamping hidupnya. Alangkah merananya dia selama menjalani kehidupan suami isteri yang tidak dilandasi suka sama suka. Oleh sebab itu, undang-undang memberikan rambu-rambu bahwa pernikahan itu harus dilandasi rasa cinta, dilandasi kerelaan antar kedua belah pihak yang mau menikah sehingga rumah tangga yang dibina nanti akan melahirkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
Terkait dengan perjodohan yang terjadi pada masa Rasulullah Saw., dimana Aisyah dinikahkan oleh Abinya pada saat umur kanak-kanak dan berkumpul dengan Nabi Muhammad Saw. setelah masa baligh. Tentu saja hal ini dilakukan oleh Abubakar  atas persetujuan putrinya dengan berbagai macam pertimbangan dan budaya perjodohan yang berlaku saat itu.
Sebagaimana hadist Nabi Muhammad Saw. menjelaskan bahwa terdapat seorang sahabat yang meminta untuk dinikahkan dengan seorang muslimah. Selang beberapa waktu, Rasulullah Saw. pun menemukan muslimah yang mau dinikahi oleh sahabat tersebut. Lalu mereka dinikahkan dengan mahar mahar menghapal beberapa ayat al-Qur’an.
Jadi kesimpulannya, perjodohan yang dilakukan oleh orang tua itu sah-sah saja dilakukan asal anak perempuannyaa atau anak laki-lakinya menyetujui perjodohan tersebut. Begitulah yang diajarkan oleh Islam yang sebenarnya.
Wallahu a’lam
Kota Bima, 20 Januari 2015

Peminangan

Category : Kuliah Fiqh III


Syukri Abubakar. Kamis, 02 Oktober 2014 saya mengajar di semster III PAI membahas materi peminangan. Saya sampaikan bahwa kebiasan orang yang mau menikah adalah melakukan peminangan atau lamaran. Biasanya sebelum dilakukan lamaran, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah membicarakan terlebih dahulu soal jumlah mahar, waktu pelaksanaan pernikahan dan semua tetek bengeknya. Ini dilakukan agar ketika lamaran terjadi, sudah tidak ada lagi tawar menawar tentang apa yang harus dibawa oleh calon pengantin laki-laki nantinya.

Tapi ada juga yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan calon pengantin karena perbedaan keinginan calon pengantin dengan pihak keluarga. Bisa jadi apa yang sudah disepakati oleh calon mempelai berubah drastis ketika diadakan lamaran oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki. Kalau hal ini terjadi, maka keinginan menikah bisa gagal total. Hal seperti ini sudah banyak yang terjadi di masyarakat kita.

Kenapa lamaran perlu dilembagakan?? Ada beberapa jawaban yang bisa diketengahkan disini diantaranya; pertama untuk silaturrahim antar anggota keluarga, kedua untuk mempertanyakan status anak perempuan yang punya rumah, apakah masih berstatus lajang atau sudah menikah. Kalau masih berstatus lajang, maka langkah selanjutnya adalah mengungkapkan keinginan bahwa anak laki-laki mereka mau meminang anak perempuan yang masih berstatus lajang tadi. Jika pihak keluarga perempuan menerima pinangan/lamaran tersebut, barulah diadakan rembukan tentang jumlah mahar, jumlah uang untuk kegiatan pesta  dan barang-barang yang akan dibawa oleh pihak calon laki-laki, juga menentukan waktu pelaksanaan akad dan pestanya.
Jika hasil dari lamaran ini berbuah manis, maka pelaksanaan pernikahan bisa dijalankan sesuai dengan rencana. Tapi jikalau hasil lamaran ini sebaliknya, maka biasanya rencana pernikahan itu bisa dipastikan gagal total. Tapi jika kedua calon mempelai ngotot untuk menikah sementara pihak keluarga tidak mengijinkannya, maka memberi peluang kepada kdua calon mempelai untuk mencari jalan pintas seperti selarian atau dalam bahasa Bima LONDO IHA. Untuk mahasiswa2 ku saya sarankan jangan ambil jalan pintas ini, tapi ngomong baik2lah dengan kedua oratu dan keluarga besar bagaimana baiknya agar rencana pernikahan bisa segera terwujud.
Selanjutnya saya jelaskan bahwa melamar itu ada adab sopan santunnya. paling tidak, Menurut Sayid Sabiq dalam kitabnya FIQH SUNNAH, ada dua hal yang perlu diperhatikan (1) pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan, seperti; perempuannya karena suatu hal haram dinikahi selamanya atau sementara, perempuan itu masih dalam iddah baik iddah karena kematian atau iddah karena cerai baik cerai raj’iy atau cerai ba’in, (2) belum dipinang orang lain secara sah.
Jika perempuan itu sudah dilamar oleh orang lain, maka laki-laki selanjutnya tidak boleh menyerobot meminang perempuan tersebut karena hal itu (1) menyerang hak peminang pertama (2) menyakiti hati peminang pertama (3) memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.
Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwatkan dari Uqbah bin ‘Amir, Rasulullah saw. bersabda:
المؤمن اخو المؤمن �لا يحل له ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر . رواه احمد ومسلم
Artinya: “Seorang mukmin adalah saudara mukmin lainnya, tidak halal baginya membeli apa yang sedang dibeli oleh saudaranya begitu jugatidak boleh melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya hingga saudaranya meninggalkan wanita tersebut�. (HR. Ahmad dan Muslim).
Juga hadist Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan dari dari Jabir, Rasulullah saw. bersabda:
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر �لا يخلونّ بامرأة ليس معها ذو محرم منها �إنّ ثالثها الشيطان.
Juga hadist Nabi dari ‘Amir bin Rabi’ah, Rasulullah saw. bersabda:
لا يخلونّ رجل بامراة لا تحلّ له Ù�إنّ ثالثهما الشيطان الاّ لمÙ�حْرÙ�Ù…Ù� . رواه احمد 
Demikian apa yang saya sampaikan dalam perkuliahan tersebut.

Wallahu a’lam bisshowab.
Kota Bima, 02 Oktober 2014

Poligami dan Poliandri

Category : Kuliah Fiqh III



Syukri Abubakar. Menarik untuk diulas kembali tentang apa yang didiskusikan pada semester III kemarin ketika membahas Poligami. Pada sesi pertanyaan, ada dua penanya yang menurut saya perlu diperjelas jawabannya.
Pertanyaan pertama datang dari Khairunnisa. Ia mempertanyakan Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Ia berpendapat bahwa Rasulullah Saw. adalah panutan umat. Apapun yang beliau lakukan harus kita ikuti, termasuk dalam hal poligami. Jadi Poligami bisa lebih dari empat orang sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.
Menjawab pertanyaan ini, pemakalah saudari Ernawati mengatakan bahwa Nabi memiliki keistimewan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umatnya, diantaranya adalah dibolehkannya menikahi wanita lebih dari empat, diwajibkannya beliau untuk sholat duha, sholat witir, berkurban dan siwakan, menceraikan isteri-isteri yang memilih kehidupan dunia dan mempertahankan isteri-isteri yang memilih kehidupan akhirat, dan lain-lain.
Mendengar jawaban tersebut, penanya tidak puas dan meminta jawaban yang lebih membuka cakrawala keilmuan. Nah, untuk memberi penjelasan lebih lanjut, saya coba menayangkan penjelasan berikut ini yang mungkin bisa memenuhi hasrat keilmuannya.
Coba kita perhatikan lagi QS. An-Nisa 3 : tersebut dibawah ini:
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS An-Nisa 4 :3).

Jika kita perhatikan dengan teliti ayat di atas, maka anda akan menemukan kata “Jika kamu takut tidak akan berlaku adil�. Nah, kepada siapakah kata-kata itu ditujukan?. Kata itu ditujukan kepada pengikut nabi Muhammad. Jadi batasan jumlah 4 istri itu berlaku bagi pengikut nabi bukan termasuk nabi. Mengapa?. Karena Nabi adalah orang teradil sepanjang sejarah hidup manusia. Itulah mengapa Allah mengangkat Nabi saat usia 40 tahun. Dan itulah mengapa juga banyak para nabi Allah yang memiliki isteri lebih dari 4 seperti Nabi Daud yang memiliki istri 99 orang, Nabi Sulaiman yang memiliki isteri 70 orang.
Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa:
1. Bagi para nabi boleh menikahi wanita lebih dari 4
2. Bagi pengikut nabi yang bisa berlaku adil boleh menikahi wanita maksimal 4 dan
3. Bagi pengikut nabi yang takut tidak bisa berlaku adil maka cukup menikahi 1 orang wanita saja

Pertanyaan kedua diajukan oleh saudara Rahmi Juang. Ia mempertanyakan dasar dilarangnya poliandri dalam ajaran Islam. Menjawab pertanyaan ini, pemakalah menjelaskan dalam Islam mengenal kejelasan nasab keturunan. Jika suaminya banyak, maka tidak akan diketahui anak itu nasab ke siapa. Padahal masalah warisan, masalah nikah, dan lain-lain harus jelas siapa bapaknya. Mendengar jawaban pemakalah tersebut, Rahmi Juang mengatakan bahwa saat ini teknologi sudah canggih, teknologi sudah bisa menentukan siapa bapak biologis anak tersebut dengan melakukan tes DNA. Jadi menurutnya kalau jawabannya hanya sekedar alasan kejelasan nasab, maka sudah terbantahkan.
Menanggapi bantahan saudara Rahmi Juang ini, saya coba menjelaskan begini, bahwa keharaman poliandri bukan semata-mata disebabkan karena khawatir akan terjadinya kerancuan keturunan. Tetapi karena semata-mata keharaman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
Buktinya, poliandri tetap haram dilakukan oleh seorang wanita yang mandul. Kalau seandainya keharamannya hanya karena khawatir akan terjadi kerancuan dalam masalah keturunan, seharusnya wanita mandul boleh berpoliandri. Sebab dia tidak akan berketurunan, sehingga tidak akan timbul masalah kerancuan tersebut.

Degitu juga hal yang sama berlaku buat laki-laki mandul. Meski sudah bisa dipastikan tidak bisa mengakibatkan kehamilan pada diri seorang wanita, tetap saja dia diharamkan berzina. Sebab haramnya zina bukan semata-mata mengkhawatirkan lahirnya anak di luar nikah.
Dalam syariat Islam, jangankan poliandri, melamar wanita yang sedang dalam lamaran orang lain pun hukumnya haram. Termasuk melamar wanita yang sudah dicerai suaminya, selama masa iddah belum selesai, juga haram hukumnya. Apalagi sampai menikahi isteri orang, maka keharamannya dua kali lipat.
Karena itu sangat keliru kalau ada orang berasumsi bahwa haramnya poliandri hanya dikarenakan di masa lalu belum dikenal tes DNA.

Terdapat beberapa bentuk pernikahan yang pernah dilakukan sebelum Islam datang dan diharamkan ketika Islam Islam hadir di tanah arab. diantaranya:
1. Seorang lelaki meminta isterinya yang baru saja suci dari menstruasi untuk pergi kepada seorang lelaki yang dipandang cerdas atau ganteng.Isteri tersebut diminta untuk melayani laki-laki yang diinginkan suaminya itu hingga ada tanda-tanda hamil. Dan, bila nyata telah hamil maka isteri tersebut kembali kepada suaminya. Suami boleh mengumpuli kembali bila menghendakinya. Nikah yang begini ini untuk mendapatkan keturunan yang ganteng atau cerdas. Ini namanya nikah istibdha.
2. Sekelompok laki-laki yang banyaknya kurang dari sepuluh orang, secara bergiliran berzina dengan seorang wanita. Apabila hamil dan melahirkan seorang anak, semua laki-laki diberitahu bahwa dia telah melahirkan anak. Wanita itu memilih salah satu yang paling dia sukai sebagai ayah anak tersebut. Nasab anak itu disandarkan pada laki-laki yang paling dicintai oleh wanita tersebut.
3. Wanita pelacur memasang bendera di pintu rumahnya sebagai tanda untuk menerima lelaki siapa saja yang mau berzina dengannya. Bila hamil dan melahirkan, dia panggil semua lelaki yang pernah menggaulinya. Lalu, wanita tersebut memanggil juru tebak dan menetapkan ayah bayi itu kepada orang yang dianggap paling mirip.

Ke tiga macam praktek pernikahan tersebut dianggap perzinahan yang pada saat ini sama dengan poliandri.
Wallahu a’lam
Bima, 10 Nopember 2014


Poligami dan permasalahannya

Category : Kuliah Fiqh III


H. Puspo Wardoyo bersama ke empat isterinya
Syukri Abubakar. Mengawali pembicaraan masalah poligami ini ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu dasar hukumnya apakah diperbolehkan atau dilarang. Ayat yang sering dijadikan rujukan poligami adalah QS. An-Nisa’ ayat 3 yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

[265]berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

[266]Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad s.a.w. ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Ayat ini turun pada tahun ke delapan setelah Rasulullah saw berhijrah ke Madinah, setelah meninggalnya Khodijah ra pada bulan Ramadhan tahun ke sepuluh kenabian dan juga setelah beliau saw menikahi seluruh istrinya dan wanita terakhir yang dinikahinya adalah Maimunah pada tahun ke-7 H.

Sebab turunnya ayat ini sebagaimana disebutkan dalam ash-shahihain (bukhari-muslim) adalah bahwa Urwah bin az Zubeir bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah ÙˆÙŽØ¥Ù�نْ Ø®Ù�Ù�ْتÙ�مْ أَلا تÙ�قْسÙ�Ø·Ù�وا Ù�Ù�ÙŠ الْيَتَامَى , maka Aisyah berkata,â€� “Wahai anak saudaraku, gadis anak yatim yang disebutkan dalam ayat di atas berada dalam penguasaan walinya. Gadis itu mempunyai harta yang dikongsi bersama dengan harta walinya. Pada saat yang sama, harta dan kecantikan gadis itu menarik perhatian walinya, justeru, si wali ingin mengawininya tetapi tidak mau berlaku adil daripada segi mahar. Wali itu memberikannya mahar seperti yang diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, syara’ melarang para wali menikah dengan gadis-gadis kaya yang berada di bawah pengawasan mereka kecuali dengan syarat harus berlaku adil pada mereka dan memberikan mas kawin yang sewajarnya. Para wali juga diperintahkan supaya menikah dengan wanita-wanita lain yang baik selain gadis-gadis yang berada di bawah pengawasan mereka kerana dikhawatirkan mereka tidak berlaku adil jika menikah dengan gadis yang berada di bawah pengawasan mereka itu.”

Dari asbabun nuzul ayat di atas, maka dapat kita pahami bahwa persoalan poligami ini sudah dipraktekkan lama sebelum Islam datang. Praktek poligami ini sudah dijalankan sejak masa Nabi-nabi terdahulu. Tunjuk misal, Nabi Ibrahim AS menikahi Siti Hajar dan Siti Sarah. Di dalam Perjanjian Lama, diceritakan mengenai Isu’ bin Ishak mengumpulkan lima orang isteri. Nabi Ya’kub putra Nabi Ishak juga mengumpulkan empat orang isteri. Nabi Daud AS dalam sejarah kehidupannya menikahi 99 orang isteri, sementara Nabi Sulaiman mengumpulkan 70 orang isteri. Pendek kata, poligami dalam syariat nabi-nabi terdahulu tidak ada batasan sama sekali.

Nah kalau kita cermati QS. An-nisa’ ayat 3 ini secara seksama, maka ada beberapa hal yang dapat kita ambil intisarinya, yaitu:

Pertama, bahwa poligami itu dibatasi hanya kepada empat orang isteri saja. Hal ini terjadi pada jaman rasulullah Saw. bahwa sahabat yang memiliki isteri lebih dari empat, Nabi Saw. meminta mereka untuk memilih hanya empat saja. Sebagaimana hadist Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi, Hakim, Dar Al Qutni, Haithami dan Baihaqi dari Ibnu Umar bahwa Ghailan Bin Salamah Al Thaqafi memeluk Islam sedangkan pada masa itu, ia mempunyai 10 orang isteri, maka Rasulullah SAW berkata: “Pilih di antara mereka empat orang saja�.

Kedua, Jika ingin melakukan poligami, maka harus memenuhi syarat yaitu dapat berlaku adil di antara isteri-isterinya. Adil yang bagaimana yang dimaksud oleh QS. An-nisa’ ayat 3 tersebut di atas, sementara dalam QS. An-Nisa: 129 secara tegas menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak akan mampu berlaku adil sekuat apapun usahanya. Sebaimana firman Allah sebagai berikut:  

وَلَنْ تَسْتَط�يع�وا أَنْ تَعْد�ل�وا بَيْنَ الن�ّسَاء� وَلَوْ حَرَصْت�مْ �َلا تَم�يل�وا ك�لَّ الْمَيْل� �َتَذَر�وهَا كَالْم�عَلَّقَة� وَإ�نْ ت�صْل�ح�وا وَتَتَّق�وا �َإ�نَّ اللَّهَ كَانَ غَ��ورًا رَح�يمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang�. [An-Nisa: 129]

Menafsirkan kata adil dalam ayat tersebut, Imam Al-Qurthubi berkata: “Allah mengabarkan ketidakmampuan merealisasikan keadilan di antara para istri adalah dalam masalah cinta, jima’ dan bagian hati. Allah telah menjelaskan sifat manusia bahwa mereka adalah makhluk yang tidak mampu menguasai kecondongan hati mereka terhadap sebagian, tidak  kepada sebagai yang lain.â€� Oleh karena itulah Rasulullah shallallahu’alayhi wasallam membagi nafkah di antara para istri beliau dengan adil kemudian bersabda  [yang artinya]: “Ya Allah, ini adalah pembagianku terhadap apa yang aku mampu menguasainya, maka janganlah mencelaku terhadap apa yang Engkau kuasai dan tidak kukuasai [maksudnya adalah hati] HR. Abu Dawud.

Jadi kecenderungan hati atau kecintannya kepada salah satu istri yang lebih besar daripada yang lain wajib tetap berada pada tempatnya yaitu di dalam hati. Tidak boleh ditampakkan dengan ucapan maupun perbuatan agar tidak menyakiti istri-istri yang lainnya. Juga tidak boleh mengurangi maslahat para istri yang lain dan anak-anaknya demi memenuhi kecintaannya kepada seorang istri yang lebih dicintainya berikut anak-anaknya. Kita adalah manusia bukan malaikat. Oleh karena itu kita wajib berbuat adil sebatas kemampuan kita. Sementara keadilan mutlak itu hanya milik Allah Swt. 

Ayat di atas tidak serta merta menyuruh kita untuk berpoligami, namun menginformasikan bahwa ada peluang jika memang menghendaki berpoligami. Ada beberapa alasan mengapa poligami boleh dilakukan, di antaranya adalah; 1) Isteri tidak bisa melahirkan alias mandul. Maka suami boleh menikah lagi, karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dengan cara yang halal. 2) Isteri memiliki penyakit kelamin yang sulit disembuhkan sehingga menghambat penyaluran nafsu seksual suami. Maka suami pun diijinkan untuk menikah lagi, karena di antara tujuan perkawinan adalah menyalurkan kebutuhan seksual dengan cara yang halal. 3) Diantara lelaki itu ternyata ada yang hyper seks sehingga sang isteri tidak mampu melayaninya dengan seksama. Bagi laki-laki yang punya kelainan seperti ini, maka agar isterinya tidak tersakiti secara fisik, dia diperbolehkan untuk menikah lagi daripada menlakukan hal-hal yang dilarang agama. 4) Jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki yang diakibatkan oleh peperangan atau memang jumlah penduduk suatu daerah itu kebanyakan wanita.    

Waalahu a’lam

Bima, 08 Nopember 2014


Menikahi Wanita Hamil karena Zina

Category : Artikel , Kuliah Fiqh III


Ibu hamil

Syukri Abubakar. Rabu, 31 Oktober 2014 saya mendampingi semester III PAI mendiskusikan masalah MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA. Pada saat itu yang menjadi pemakalah adalah Mardatillah dan Eripuspitasari. Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa menikahi wanita hamil di luar nikah itu ada beberapa pendapat para ulama. Diantaranya adalah;

Pertama, Imam Hanafi dan Imam Syafi’i. Menurut keduanya bahwa wanita hamil karena zina boleh dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya atau laki-laki lain. Imam Hanafi berargumen bahwa; wanita hamil karena zina itu tidak memiliki iddah, maka boleh menikahinya tapi tidak boleh melakukan hubungan suami isteri sampai kandungannya lahir. Ketidakbolehan melakukan hubungan badan ini sesuai dengan hadist Nabi Saw. yang menyatakan: “Janganlah kamu melakukan hubungan seks dengan wanita hamil sampai ia melahirkanâ€�.  Sementara Imam Syafi’i berpandangan sama dengan Imam Hanafi dalam hal boleh dinikahi bahkan Imam Syafi’i juga membolehkan berhubungan badan walaupun dalam keadaan hamil. Hal ini beliau bersandaran pada hadist Nabi Muhammad Saw. yang artinya: “Bagi dia mas kawinnya, karena kamu sudah meminta kehalalannya untuk mengumpulinya sedangkan anak itu adalah hamba bagimuâ€�. Jadi karena dia sudah menikahinya dan memberinya mahar yang artinya sudah halal, maka tidak ada masalah baginya untuk berhubungan badan.
Bolehnya wanita hamil karena zina itu dinikahi karena mereka beranggapan bahwa wanita yang hamil di luar nikah itu, tidak bisa disamakan dengan wanita yang hamil dengan perkawinan yang sah. Ketentuan iddah itu adalah untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan wanita yang menikah sesuai dengan aturan agama. Sementara sperma dari hasil hubungan di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum. 
Mereka berpandangan demikian merujuk pada QS. An-Nur: 3 yang artinya;

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.[1028].
[1028]  maksud ayat Ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.
Ayat tersebut menjelaskan kebolehan perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Juga menjelaskan keharaman laki-laki mukmin menikahi wanita pezina. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman.
Kedua, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wanita hamil karena zina itu tidak boleh dinikahi. Mereka harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad Saw.: “Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (spermanya) kepada tanaman orang lain, yakni wanita-wanita tawanan yang hamil. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengumpuli wanita tawanan perang sampai menghabiskan masa istibra’nya (Iddahnya) dalam satu kali haidh.
Juga hadist lain dari Nabi Muhammad Saw. beliau bersabda: “Janganlah kamu melakukan hubungan seks dengan wanita hamil sampai ia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai haid satu kali�.
Dari dua hadist tersebut di atas mereka memahaminya secara umum bahwa wanita yang hamil, baik hamil karena pernikahan yang sah maupun hamil karena zina, mereka harus menjalankan masa iddah. Sehingga otomatis mereka harus melahirkan dahulu sebelum melangsungkan perkawinan. Imam Ahmad menambahkan wanita-wanita itu diharuskan juga untuk melakukan taubatan nasuha.
Menanggapi persoalan menikahi wanita hamil karena zini ini, mazhab Fiqh Indonesia menjawabnya dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai beirikut: 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Bagaimana dengan status anak yang ada dalam kandungan ibu itu? Anak itu akan menasab kepada siapa? Kepada laki-laki yang menikahi ibunya kah, atau kepada laki-laki yang menghamili ibunya kah atau kepada ibunya sendiri?. Dalam hal ini para ulama juga berbelah pendapat:  Menurut Imam Syafi’i anak itu akan menasab ke laki-laki yang mengawini ibunya jika anak itu lahir setelah enam bulan perkawinan (karena batas minimal umur kandungan adalah 180 hari atau enam bulan). Sedangkan bila anak itu lahir sebelum enam bulan, maka akan dinasabkan kepada ibunya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya. Alasannya, beliau memahami lafad al-firasy dalam hadist Nabi Saw. tersebut dengan laki-laki (suami), maka hubungan nasab anak tersebut adalah dengan suami ibunya. Disamping itu, beliau memahami lafad nikah, secara hakiki yang berarti setubuh. Oleh sebab itu, setiap anak yang dilahirkan oleh ibu yang hamil karena zina, itu dinasabkan kepada laki-laki yang mempunyai bibit. Itu artinya, walaupun laki-laki itu tidak menikah dengan ibunya, maka laki-laki itu tetap menjadi ayahnya karena laki-laki itulah yang menaruh bibit sperma kepada ibunya. Sementara itu, KHI menetapkan adanya pengakuan terhadap anak itu karena dia dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
Wallahu a’lam
Bima, 3 Nopember 2014

Mahar dalam Perkawinan

Category : Kuliah Fiqh III


Syukri Abubakar. Kamis, 9 Oktober 2014, saya di semester 3 mengajar Fiqh III tentang MAHAR. Materi ini menurut saya sangat menarik dibahas karena banyak hal yang bisa didiskusikan. Pertama adalah mengenai substansi mahar itu sendiri. Apa bedanya mahar dengan harga (dalam jual beli)?.

Dalam hal ini, para ulama memberikan pengertian mahar sebagai harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarganya) pada saat akad pernikahan.

Syeikh Taqiyuddin Abu Bakr Bin Muhammad al-Husaini dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar mendefinisikan mahar sebagai berikut:
Sebutan untuk harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan oleh seorang laki-laki karena sebab pernikahan atau wath’i.
Jadi Mahar merupakan pemberian wajib pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat aqad nikah. Atau jumlah nominal untuk rasa terimakasih atau penghargaan terhadap calon tersebut. Sedangkan harga adalah jumlah nominal untuk menilai sesuatu dari segi bahan dan kualitas, oleh karena itu sejumlah nominal yang diberikan kepada pihak mempelai wanita disebut mahar (tanda terima kasih), bukan disebut harga (menilai bahan baku), karena wanita adalah anugerah tuhan yang tidak bisa dinilai dengan harga berapapun juga, jika kitamemberikan mahar kepada sang mempelai wanita bukan berarti kita membeli wanita tersebut, karena wanita tidak bisa dijual belikan.
Mahar ini wajib diberikan oleh pihak mempelai laki-laki berdasarkan QS. An-Nisa: 4
Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.â€� (Qs. An-Nisa’ : 4).
Ayat ini turun karena adanya kebiasaan orang arab waktu itu bahwa mahar itu tidak diberikan kepada penganten perempuan tapi dimiliki oleh ayah atau saudaranya yang menikahkan. Oleh sebab itu ayat ini turun untuk melarang hal tersebut.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Shalih bahwa biasanya kaum bapak menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya. Maka turunlah ayat ini (an-Nisaa’: 4) sebagai larangan terhadap perbuatan itu.
Terdapat juga hadist yang menerangkan bahwa mahar wajib diberikan walaupun berupa cincin dari besi:
Carilah olehmu (mahar) meskipun hanya sebuah cincin dari besiâ€�. (HR. Bukhari). 
Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat kita pahami bahwa MAHAR itu adalah pemberian wajib disertai keikhlasan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk dimiliki oleh mempelai perempuan.
Terdapat fenomena menarik yang terjadi di masyarakat kita bahwa ada juga di sebagian kecil daerah yang pelaksanaan pemberian mahar itu dilakukan oleh pihak perempuan. Wilayah-wilayah yang melakukan hal ini tidak banyak, cuma ada sebagian kecil saja. Sebagai contoh, di daerah Minangkabau. Disana system kekerabatannya adalah system matrilineal maksudnya yang berkuasa adalah pihak Ibu atau perempuan. Maka secara otomatis berdasarkan adat kebiasaan yang membawa mahar adalah kaum perempuan. Begitu juga disebagian wilayah Lamongan Jawa Timur dan sedikit di Daerah Bima. Khusus di daerah Bima ini, ada penelitian (Disertasi) yang sedang ditulis oleh Kandidat Doktor ATUN WARDATUN, M.Ag. dosen IAIN Mataram yang saat ini lagi menempuh s3 di AUSTRALIA, beliau meneliti tentang AMPA COI NDAI maksudnya wanita membawa maharnya sendiri. Patut kita tunggu bagaimana hasil penelitiannya tersebut.
Namun dari hasil observasi dan wawancara serta cerita-cerita yang kita dengar dari mulut ke mulut bahwa terdapat beberapa alasan mengapa hal ini terjadi diantaranya karena (1) Gengsi pihak keluarga perempuan. Maksudnya mereka merasa rendah diri kalau mahar yang dibawa oleh calon penganten laki-laki itu sedikit, maka mereka berinisiatif memberi barang atau uang tersebut kepada pihak laki-laki untuk dijadikan mahar. Toh barang itupun nantinya akan kembali lagi kepada pihak perempuan. Cara seperti ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh khalayakrame cuma hanya diketahui oleh pihak keluarga saja. (2) Masa depan calon penganten laki-laki menjanjikan. Maksudnya bahwa calon penganten tersebut dianggap mampu membahagiakan anak perempuannya ketika mereka berrumah tangga kelak. Misalkan seorang laki-laki tersebut berprofesi sebagai PNS, TNI dan POLRI. (3) Mendasarkan kepada contoh yang dilakukan oleh Siti Khadijah ketika menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Nabi Muhammad Saw. padahal bangsa Arab Jahiliyah pada saat itu memiliki adat pantang bagi wanita untuk mengajukan lamaran kepada laki-laki.      
Itulah sebagian alasan yang terungkap mengapa pemberian mahar oleh perempuan bisa terjadi pada saat ini.
Dalam pandangan Zaitunah Subhan, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam konsep mahar: pertama, mahar dalam pernikahan harus ada, tetapi disesuaikan dengan kepatutan budaya lokal masing-masing. Kedua, secara syar’i, yang wajib memberikan mahar adalah laki-laki, sementara pihak perempuan tidak. Ketiga, apabila sistem dan kepatutan adat atau tradisi lokal menghendaki perempuan untuk membayar mahar juga seperti halnya laki-laki, maka hal tersebut boleh saja dilakukan, namun bukan sebagai hukum Islam. Kebolehan ini didasarkan pada kemaslahatan untuk kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.
Selanjutnya kira-kira berapa jumlah mahar yang harus dikeluarkan oleh penganten laki-laki?. Dalam Islam, mahar itu tidak ditentukan jumlah besar kecilnya. Itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan atau tradisi keluarganya. Namun menurut Rasulullah Saw. bahwa mahar yang paling baik adalah mahar yang paling ringan.
Sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah (ringan) maskawinnya.� (HR. Ibn Hibban).
Mahar ini juga bisa berupa barang, uang dan jasa. Mengenai mahar berupa jasa ini, pernah suatu ketika seorang sahabat ingin sekali menikah tapi tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan mahar. Maka Rasulullah Saw. bertanya kepadanya tentang pengetahuannya mengenai al-Qur’an. Dia mengakui bahwa dia menghapal beberapa ayat al-Qur’an. Maka Rasulullah Saw. mengyuruhnya untuk mengajari al-Qur’an si perempuan itu dan itulah sebagai maharnya. 
Wallahu a’lam bissowab.
Bima, 11 Oktober 2014.

Nikah Beda Agama digugat

Category : Artikel , Kuliah Fiqh III


Syukri Abubakar. Kemarin dalam berita online, Sinta Nuriyah isteri almarhum GUS DUR dalam menanggapi usulan judisial review UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berkaitan dengan nikah beda agama oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Anbar Jayadi (berjilbab semester IX) bersama empat temannya yang juga alumni FH UI yaitu Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Lutfi Sahputra ke Mahkamah Konstitusi (MK), beliau mengatakan bahwa nikah beda agama itu lebih baik daripada kumpul kebo, baik itu dilakukan oleh laki-laki muslim dengan perempuan non muslim maupun perempuan muslim dengan pria non muslim.
Ulama Muda NU Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Jember Jawa Timur, Muhammad Idrus Ramli dalam menanggapi pernyataan Sinta Nuriyah tersebut mengatakan bahwa menikah beda agama dan kumpul kebo sama-sama buruk. Bahkan lebih buruk nikah beda agama daripada kumpul kebo. Menurutnya, sebagaimana dilansir oleh Hidayatullah online, kumpul kebo merupakan perbuatan zina, sedangkan zina itu perbuatan dosa. Sedang nikah beda agama itu sama artinya murtad (keluar dari Islam), sedangkan murtad lebih parah daripada perbuatan dosa.

Islam secara tegas dan lugas memutuskan bahwa seorang wanita Muslim haram menikah dengan laki-laki non Muslim. Begitu pun sebaliknya, laki-laki Muslim juga tidak dibolehkan menikah dengan wanita musyrik (seperti Hindu, Budah, Konghucu dan lainnya). Dasar hukumnya tercantum di dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 221 disebutkan: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka. sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.�
Jadi, jika seorang wanita Muslim menikah dengan laki-laki non Muslim, status pernikahannya tidak sah dan dipandang sebuagai zina seumur hidup karena aqad pernikahannya tidak sah tidak memenuhi unsur rukun dan syarat pernikahan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah rusaknya nasab (garis keturunan) sang anak dengan orangtuanya. Jika ibunya Muslim sedangkan ayahnya non Muslim maka terputuslah hak perwalian dan hak waris dari ayah tersebut kepada anaknya. Ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan dan meresahkan. Pernikahan beda agama dipastikan tidak akan mungkin mewujudkan keluarga sakinah sebagal tujuan utama dilaksanakannya pernikahan. Bukankah kita tidak menginginkan umat Muslim ini mengalami generasi yang kehilangan induknya dikarenakan garis nasab yang berantakan? Siapakah yang bertanggungjawab jika generasi penerus kita akan melakukan zina seumur hidupnya? Kalau hal ini yang akan terjadi tunggulah azab dari Tuhan yang amat pedih sebagaimana yang ditimpakan kepada Umat Nabi Luth yang melakukan perbuatan homoseksual.

Wallahu a’lam
Bima, 30 September 2014