Category Archives: Reviu Buku

Annemarie Schimmel: Orientalis “Pemerhati dan Penikmat” Tasawuf

Category : Reviu Buku , Tokoh Lokal

Dinamika studi Islam di barat terus menggeliat
Meskipun di timur seperti Indonesia kajiannya mulai bangkit dan sedikit demi sedikit mengikuti arus derasnya kajian keislaman, nyaris tak ada satupun dimensi kajian Islam yang tak tersentuh oleh mereka yang benar-benar tulus atau sekedar mencari kekurangan dan kelemahan ajaran Islam.

Semua bercampur baur dalam satu gerak dalam nafas dan irama nalar intelektualisme

Tidak sedikit pakar keislaman yang meskipun sesungguhnya yang bersangkutan bukan pemeluk Islam yang secara intens melakukan pengkajian terhadap ajaran Islam misalnya tasawuf.

Buku ini ditulis oleh seorang “pemerhati dan penikmat” salah satu ajaran yang hidup dan berkembang dalam Islam yakni tasawuf.

Tasawuf secara umum didasarkan oleh sifat yang telah dicontohkan oleh delapan nabi dan Rasul :
Kedermawanan sebagaimana yang diajarkan oleh Ibrahim As yang rela mengorbankan putranya Ismail

Kepasrahan Ismail As. yang patuh dan pasrah atas semua perintah Tuhan meskipun harus mengorbankan nyawanya

Kesabaran Ayub As atas segala penyakit yang dideritanya

Perlambangan Zakaria As.

Keasingan Yunus As. Yang terasing di negerinya sendiri dan terasing di tengah kaumnya

Sifat penziarah Isa As. Yang melepaskan kehidupan duniawi

Pemakaian jubah dari wol oleh Musa As. sebagai lambang kesederhanaan

Dan kemelaratan Muhammad Saw. Meskipun telah dianugerahi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tasawuf menawarkan ketenangan jiwa dan kesempurnaan akhlak disaat terjadi degradasi moral akibat tingkah polah nalar dan logika yang bergerak liar.

Tasawuf menawarkan ketentraman saat bercengkrama dengan sang Khaliq sebagai akibat pantulan dari cahaya Iman yang memantul dari sang Rahman dan Rahim ketika tak ada lagi hijab yang membatasi Antara khaliq dan makhluk sehingga hadirlah ungkapan Ana Al-Haq saat ekstasi menuju wahdatul wujud atau manunggaling kawula gusti. (isj)


Kesultanan Bima: Masa pra Islam sampai Awal kemerdekaan (5)

Category : Reviu Buku

“Pengaruh Budaya Kolonial di Bima”

Kalau merujuk penjelasan Zollinger (1850) bahwa secara de facto, kehadiran kolonial Belanda di Bima hampir lebih kurang 2,5 abad jika dihitung mulai ditempatkannya Willem Eykman sebagai fektor pada tahun 1687 sampai dengan penempatan Ch.S.A. Muller sebagai civil gezakhebar pada tahun 1904.

Kehadiran Belanda yang begitu lama memiliki dampak yang cukup signifikan bagi daerah Bima terutama dari segi politik, sosial budaya dan ekonomi. Orang-orang Eropa yang mukim di Bima baik sebagai pejabat Kompeni, pedagang maupun misionaris mempraktekkan budaya asal mereka di Bima sehingga terjadi akulturasi budaya yang membawa nilai positif dan negatif.

Dalam bidang politik misalnya, pemerintah Kompeni Belanda memperkenalkan system birokrasi modern, meskipun birokrasi tradisional tetap berjalan sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia (hal. 193). Sebagaimana tertera dalam sumber lokal maupun sumber kompeni bahwa Kompeni Belanda terlalu jauh mencampuri urusan kesultanan Bima sampai-sampai sultan yang dipilih disamping atas persetujuan Kompeni Belanda, juga harus dilantik dan disumpah oleh Gubernur VOC di Makassar (hal. 194). Menurut pelacakan Tawaniluddin Haris, walaupun ia belum yakin dengan informasi tersebut, terdapat dua kali pelantikan dan penyumpahan sultan secara adat tanah Mbojo di Bima yang harus disyahkan lagi oleh pemerintahan Kompeni Belanda di Makassar.

Dalam bidang pemerintahan, Kompeni memperkenalkan jabatan-jabatan baru dalam birokrasi modern seperti residen, assisten residen, controleur, aspirant controleur, gezakheber, dan lain-lain. Jabatan-jabatan ini hanya dipegang oleh orang Eropa yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol jalannya birokrasi kesultanan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Jabatan residen bahkan setelah Indonesia merdeka masih dipertahankan walaupun pada akhirnya diganti namanya dengan pembantu Gubernur.

Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Kolonial memperkenalkan system monopoli perdagangan dimana Kompeni Belanda memegang hak moonopoli atas komoditas tertentu yang lagi laris di pasar dunia seperti kayu supang, kayu celup, dan kulit penyu. Kompeni juga memperkenalkan system cukai atau pajak, termasuk pajak jalan pada masa pemerintahan sultan Ibrahim yang memicu munculnya reaksi dalam bentuk perlawanan bersenjata seperti di desa Ngali, Dena dan Kala.

Dalam bidang sosial budaya, pengaruh Kolonial terbukti dengan kehadiran agama nasrani di tanah Bima. Dalam agama nasrani, terdapat dua agama yang masing-masing disebarkan oleh negara yang berbeda. Agama Kristen Protestan terutama yang ordo Calvinis dibawa dan disebarkan oleh orang-orang Belanda, sementara agama Katolik dibawa dan disebarkan oleh orang-orang Portugis. hal. 195. Orang-orang Portugis ini terkenal dengan semboyan 3G gold, glorious dan gospel, emas sebagai lambang kekayaan, kejayaan dalam arti dapat menguasai daerah yang dijajah dari segi ekonomi, sosial budaya, politik, dan sebagainya, dan penyebarluasan agama nasrani kepada wilayah kekuasaannya.

Ahli Sejarah Goa, Noorduyn menginformasikan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen Portugis yang tersimpan di Goa, pada bulan Desember 1616 terdapat dua pendeta Jesuit, Manuel Azevedo dan Manuel Ferreira berlayar menuju Makassar dan tiba disana pada tanggal 4 Januari 1617. Mereka memberikan pelayanan keagamaan kepada 120 orang Nasrani Portugis setempat. Setelah melihat tidak ada prospek untuk menyebarkan agama Nasrani disana, mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Bima sebagai tujuan akhir. Namun karena karena Azevedo mengalami gangguan kesehatan, maka Manuel Ferriera lah yang berangkat menuju Bima. Sesampai di Bima, dia beraudiensi dengan raja Bima yang waktu itu belum memeluk agama Islam. Dalam audiensi itu, raja Bima tidak menaruh perhatian dengan penjelasan pendeta, bahkan sang raja menolak untuk masuk agama Islam maupun agama Nasrani. Karena misinya tidak berhasil, maka sang pedeta pulang menuju Malaka dengan kapal Portugis. hal. 196.

Memperhatikan penjelasan di atas, maka tergambar bahwa sebelum orang-orang Belanda penganut agama Kristen Calvinis hadir di Bima, telah didahului oleh pendeta Portugis yang berupaya untuk mendapatkan simpati sang Raja agar diijinkan untuk menyebar agama nasrani di Bima, namun upaya tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang Raja.

Pada tahun 1675 M, VOC mendirikan posnya (loji) di Bima tempat mereka bermukim dan menyimpan barang-barang dagangannya sehingga sejak itu pula Belanda secara resmi hadir di Bima. Kawasan tersebut lama kelamaan ditempati oleh orang-orang Belanda sehingga berkembang menjadi kawasan kampung Walanda atau kampung Benteng saat ini. Menurut Zollinger (1847) kampung Walanda ini dihuni oleh 14 keluarga Indo-Eropa berlokasi di tepi pantai dengan jalan-jalan yang lebar dan teratur dengan sejumlah rumah kayu yang besar-besar. Di sebelah utaranya terdapat kampung Bugis dan sebelah timur lautnya terdapat kampung Melayu. Di sebelah baratnya terdapat benteng Belanda yang dikelilingi oleh tembok dan parit, di dalamnya terdapat rumah tinggal penguasa Belanda. Zollinger mencatat juga bahwa dalam benteng itu terdapat 8 pucuk meriam, dua diantaranya milik Belanda dalam kondisi baik dan sisanya milik sultan dalam keadaan rusak. Di Kampung Benteng juga, sampai saat ini terdapat pekuburan Iman Kristen yang dalam bahasa Bima disebut dengan Rade Belanda, makam Belanda karena didalamnya terdapat sejumlah kuburan fetor Belanda yang pernah bertugas di Bima.

Terdapat juga dua buah benteng yang dibangun di sebelah barat teluk Bima yang diberi label noord port (benteng utara) dan sebelah timur zuid Port (Benteng selatan). Meskipun saat ini sudah hancur, namun sisa-sisa reruntuhan kedua benteng itu masih terlihat, meriam-meriamnya sudah dipindahkan ke kota Bima. Orang Bima mengenal kedua tempat benteng itu dengan sebutan Asa Kota yang berarti mulut atau pintu kota, the port, the bay of Bima, benteng teluk Bima.

Di samping kampung Walanda, benteng, dan pekuburan Belanda, di Bima juga terdapat 5 buah gereja, salah satunya berlokasi di kelurahan Rabangodu kecamatan Raba yang terkenal dengan gereja Bethel Ayam karena diujung kedua atap pelananya, terdapat motif hias ayam jantan. Gereja ini dibangun pada tahun 1912 beratap sirap (seng).

Selain itu, terdapat juga bangunan masa kolonial atau bergaya kolonial, seperti bekas bangunan kantor telkom di Raba yang berarsitektur kolonial, bangunan bekas kantor Raja Bicara dengan atap perisai, sekarang berfungsi sebagai kantor Veteran dan Koramil.

Pengaruh lain dalam bidang sosial budaya adalah dibangunnya sekolah dan diperkenalkan system pendidikan modern dengan system kurikulum dan klasikal terutama dengan diberlakukannya politik etis (etika). Sekolah Desa lama belajar 3 tahun, (kelas 1 sampai kelas 3), Sekolah Rakyat 2 tahun (kelas 4 sampai 5). Untuk tingkat selanjutannya (SMP) didirikan sekolah Hollandsche Indische School (HIS), sekolah pribumi yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan guru-gurunya kebanyakan orang Belanda. Saat ini bekas gedungnya ditempati SMAN 1 Raba Bima.

Pengaruh budaya kolonial yang lain adalah adanya perubahan tulisan pada cap yang awalnya menggunakan huruf Arab berbahasa Melayu, kemudian pada masa sultan Abdul Aziz dan sultan Ibrahim bertuliskan huruf Arab dengan bahasa Melayu dan pada tepiannya (bingkai) terdapat tulisan huruf latin dengan bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Tulisan itu berbunyi sebagai berikut: Padoeka Sarie Soelthan Abdul Aziz Koning Van Bima, 1868 dan Padoeka Sarie Soelthan Ibrahim Koning Van Bima, 1881. hal. 205.

Ala kulli hal, buku ini banyak memberikan informasi baru terkait dengan sejarah Bima yang patut kita ketahui bersama, berdasarkan informasi dari dokumen-dokumen tertulis milik kesultanan Bima, milik Belanda dan Portugis dan informasi yang diperoleh dari pengamatan terhadap situs-situs sejarah peninggalan masa lalu yang tersebar di kota dan kabupaten Bima. Tentu saja masih banyak informasi lain yang perlu digali lebih mendalam terkait dengan sejarah Bima yang belum terkover dalam buku ini.

Dari segi penampilan, tata letak dan editing, buku ini masih jauh dari kata sempurna. Banyak ditemukan kesalahan penempatan foto dalam beberapa halaman yang melewati batas margin sehingga kurang elok dipandang. Begitu juga masih banyak kesalahan pengetikan, kesalahan bahasa, hurufnya kurang dan lain-lain yang perlu diperhatikan lebih lanjut untuk perbaikan kedepannya.

Harapannya, ke depan buku ini perlu segera dilakukan revisi dan cetak ulang mengingat hanya dicetak secara terbatas oleh Kemenang RI, sehingga informasi tentang sejarah Bima yang tertuang dalam buku ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Bima khususnya, masyarakat nusantara umumnya bahkan dunia internasional. Wallau a’lam.

Surabaya, 14 Juli 2018


Kesultanan Bima: Masa pra Islam sampai Awal kemerdekaan (4)

Category : Reviu Buku

Kesultanan Bima dan Pemerintahan Kolonial

 

Sebagaimana dijelaskan oleh Van Braam Morris dan L. Massir Q. Abdullah bahwa kontak pertama antara Bima dengan orang-orang Belanda telah dimulai sejak awal abad ke-17 ketika terjadi perjanjian lisan antara raja Bima Sarise atau raja Salisi dengan orang-orang Belanda bernama Seteven Van Hagen pada tahun 1605 M. Perjanjian tersebut disebut dengan “Sumpah Ncake”. (hal. 179). Lokasi Ncake terletak di kecamatan Belo, tepatnya di desa Cenggu. Namun Wilayah Ncake sendiri lumayan luas karena mencakup sebagian desa Roka, sebagian desa Cenggu dan sebagian desa Renda.

Apa yang dibicarakan pada sumpah Ncake belum terungkap sampai saat ini, namun menurut J. Noorduyn masa-sama berikutnya, tampak telah terjalin hubungan dagang antara Bima dengan VOC yang berpusat di Batavia. Dalam catatan harian VOC atau Dagh-Register dicatat bahwa VOC mengirim kapal-kapalnya ke Bima untuk membeli beras, hewan ternak dan komoditas lainnya yang mereka tukar (barter) dengan pakaian, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang (pegawai) VOC di Maluku. Kapal pertama yang dikirim adalah Arent dan Groene Leeuw, berangkat pada awal bulan September tahun 1618 dengan tujuan Solor. Kapal berikutnya kapal Nasau berangkat pada bulan Desember 1618 dan menyusul kapal Begerboot sebulan kemudian. (hal. 180).

Setelah beberapa kali kapal-kapal Belanda datang di Bima, masyarakat Bima mulai khawatir dan menaruh curiga kepada raja. Namun setelah mendengarkan berita itu secara utuh, kekhawatiran tersebut pun hilang bahwa orang Belanda dan Bima telah sepakat untuk membangun perdamaian dan persahabatan abadi serta saling membantu sebagaimana halnya perjanjian “sumpa Ncake”.

Hubungan Bima dengan Belanda secara politis dimulai ketika ditandatanginya perjanjian 1 Oktober 1669 antara Bima, Dompu dengan Kompeni yang diwakili oleh Admiral Speelman. Perjanjian ini dibuat berdasarkan keikutsertaan sultan Abil Khair Sirajuddin dengan kerajaan Goa dalam memerangi Belanda. Ketika itu, sultan Hasanuddin kalah perang melawan Belanda sehingga pada tanggal 18 Nopember 1667 ditandatanganilah sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Bongaya. Dalam perjanjian tersebut, terdapat empat pasal yang berhubungan langsung dengan kesultanan dan bangsawan Bima, yakni pasal 14, 15, 23, dan 27. Dalam pasal 15 dinyatakan: “Raja Goa akan berusaha menyerahkan raja Bima, raja Dompu, raja Tambora dan raja Sanggar, yang kesemuanya bersalah telah mengadakan pembunuhan atas orang-orang Belanda di Bima.” Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa orang-orang Belanda telah bermukim di Bima sebelum tahun 1667 walaupun baru pada tahun 1675 VOC membangun lojinya (kantornya) di Bima.

Siti Maryam R. Salahuddin dalam bukunya yang berjudul “Bandar Bima” menjelaskan bahwa dalam kontrak tahun 1669 di atas, Bima memberikan kebebasan kepada kompeni Belanda untuk berniaga tanpa menarik cukai pelabuhan terhadap kapal-kapal Kompeni yang keluar masuk. Namun dalam perkembangan selanjutnya, terdapat ketentuan dalam “hukum bicara Undang-undang Bandar Bima” yang dikeluarkan pada tanggal 7 Sya’ban 1173 H (1759 M) bahwa kapal walaupun milik orang Belanda, jika muatannya 10 koyan (1 koyan = 2 ton atau 30 pikul) maka dipungut biaya 10 real (1 real = 1 rupiah Belanda) dan jika muatannya 2 koyan maka biayanya 20 real.

Perkembangan selanjutnya, Kompeni secara perlahan-lahan bermaksud menguasai kerajaan Bima, Dompu, Tambora, Sanggar dan Papekat dibawah kekuasaannya. Oleh karena itu, setiap pergantian raja atau sultan, dibuatkan kontrak baru antara raja/sultan dengan Kompeni dalam rangka memperbaharui dan memperkuat kontrak-kontrak terdahulu. Selain itu, pertikaian antar elit penguasa di pulau Sumbawa dan pergolakan politik yang terjadi baik disengaja direkaya oleh Kompeni ataupun yang bukan, memberi peluang yang cukup besar kepada Kompeni untuk memperkuat pengaruhnya dalam mencengkeram wilayah kekuasaan di pulau Sumbawa. Sebagai contoh konflik antara Bima dengan Dompu pada tahun 1691, dan 1771, konflik antara Bima dengan Tambora pada tahun 1695, konflik antara Tambora dengan Papekat pada tahun 1730, dan 1757, konflik antara Dompu dengan Tambora pada tahun 1748, konflik antara Dompu dengan Sanggar pada tahun 1767. Dalam situasi konflik seperti itu, Belanda memainkan perannya untuk memancing ikan di air keruh. Ketika terjadi pembunuhan terhadap permaisuri sultan Dompu pada tahun 1691, secara kebetulan sultan Jamaluddin sedang berkunjung kebibinya. Kesempatan itu, kemudian dipergunakan oleh Belanda (VOC) untuk menyingkirkan sultan Jamaluddin dari tampuk kekuasaannya, atas pengaduan sultan Dompu, gubernur VOC di Makassar memanggil sultan Jamaluddin ke Makassar lalu ditahan. Dari Makassar lalu dibawa ke Batavia dan ditahan disana sampai wafat pada tanggal 6 Juli 1696 dan dimakamkan di Tanjung Periok. Tiga tahun kemudian (1699) tulang belulangnya dipindahkan ke Bima dan dimakamkan di Tolobali berdampingan dengan makam gurunya Syeikh Umar al-Bantani. hal. 183-184.

Untuk memperkuat tampuk kekuasaannya di pulau Sumbawa, pemerintah VOC melakukan pendekatan dengan membuat kontrak atau perjanjian secara paksa. Sebagai contoh, pada tanggal 9 Pebruari 1765 pemerintah VOC di Makassar bersepakat dengan Abdul Kadim sultan Bima, Datu Jerewe sultan Sumbawa, Ahmad Juhain sultan Dompu, Abdul Said sultan Tambora, Muhammad Ja Hoatang sultan Sanggar, dan Abdul Rahman sultan Papekat, untuk secara bersama-sama dengan VOC memelihara ketenteraman, persahabatan, dan mengadakan persekutuan dengan VOC. Sebagai konsekwensi dari kontrak tersebut, kerajaan-kerajaan di pulau Sumbawa tidak boleh (dilarang) mengadakan hubungan politik maupun dagang dengan bangsa Eropa selain Belanda, termasuk orang-orang Moor, Melayu, Jawa, Aceh dan Siam, kecuali atas ijin VOC di Makassar. Jika hal itu tidak dipatuhi, maka barang-barang dagangan mereka akan dirampas yang dibantu oleh raja-raja di pulau Sumbawa. hal. 188.

Akibat lebih lanjut dari kontrak tersebut, hubungan dengan orang-orang Makassar harus diputuskan dan diberhentikan. VOC menganggap orang-orang Makassar adalah pengacau dan penyulut kekacauan karena hubungan Sumbawa dengan Makassar telah terjalin lama. Pasca terjadinya perjanjian Bongaya pada tahun 1667, bangsawan Makassar yang tidak senang dengan Belanda ramai-ramai meninggalka Goa pindah menuju Manggarai. Pada tahun 1701, orang-orang Makassar di Manggarai berhasil diusir. Namun hubungan orang Bima dengan Makassar tidak dapat diputus dengan cara-cara kekerasan, karena hubungan keduanya tidak sekedar hubungan ekonomi dan politik tapi merupakan hubungan kekeluargaan melalui perkawinan antara elit penguasa Bima dengan putri bangsawan Goa. Pada tahun 1759 orang-orang Makassar menyerang Manggarai dan menduduki daerah itu, namun mereka tidak bertahan lama karena pada tahun 1762 dengan bantuan VOC, Bima dapat menguasai kembali Manggarai. hal.187.

Penetrasi kekuasaan Kompeni pada kerajaan di pulau Sumbawa pelan-pelan tapi pasti. Kompeni tidak hanya memonopoli hak perdagangan, tapi dalam perkembangan selanjutnya yang ditunjukkan oleh kontrak-kontrak yang dibuat menunjukkan bahwa Kompeni ikut campur dalam menentukan suksesi kepemimpinan dalam kesultanan Bima dan meneguhkan sultan-sultan baru. Sebagai contoh, sultan Alauddin Muhammad Syah (sultan ke-6) harus mendapatkan surat pengakuan dari gubernur VOC di Makassar. Demikian juga dengan sultan Abdul Hamid Muhammad Syah (sultan ke-9) dilantik di Makassar oleh gubernur VOC. Bahkan kompeni dapat memakzulkan sultan seperti yang dialami oleh sultanah ke-7 Kamalat Syah (1748-1751) karena kawin dengan Karaeng Kandjilo, seorang bangsawan Makassar tanpa seizin kompeni. hal. 191.

Tawalinuddin Haris menjelaskan bahwa dalam pasal 1 perjanjian tahun 1857 antara pemerintahan Hindia Belanda dengan Bima dinyatakan bahwa sultan dan para pembesar kerajaan Bima menyatakan untuk dirinya sendiri serta anak keturunannya, bahwa Bima dan daerah jajahannya adalah bagian dari Nederland-Indie dan selanjutnya ditempatkan ditempatkan dibawah kekuasaan Negeri Belanda. Demikian juga pernyataan sultan Abdullah, sultan Bima ke-11, bahwa pemerintah Hindia Belanda adalah sebagai pelindung kami. hal. 192.

Memperhatikan uraian di atas, Tawalinuddin Haris menyimpulkan bahwa pemerintahan Kompeni pada awalnya mendekati raja-raja di pulau Sumbawa untuk melakukan kontrak-kontrak perdamaian menjaga keamanan masing-masing wilayah, kemudian dilanjutkan dengan kontrak dagang yang pada akhirnya jalur perdagangan berhasil dimonopoli oleh kompeni. Dalam perkembangan selanjutnya, kompeni berhasil pula menundukkan raja-raja di pulau Sumbawa di bawah kekuasaannya yang diikat dengan kontrak-kontrak yang dibuat antara kedua belah pihak maupun yang dibuat secara sepihak dipaksakan oleh Kompeni. Bahkan menurut Tawalinuddin Haris, setelah selesainya perang Ngali, perang Sapugara, perang Dena dan perang Kala, kekuasaan pemerintah kolonial Belanda semakin dominan, struktur pemerintahan kesultanan direstrukturisasi oleh Belanda, sultan Ibrahim hanya memegang kekuasaan atas wilayah Kadistrikan RasanaE saja dan setiap kebijakan sultan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada kontroleur. Wallau a’lam.

Dara-Bima, 10 Juni 2018


Kesultanan Bima: Masa pra Islam sampai Awal kemerdekaan (3)

Category : Reviu Buku

Masuknya Islam di Bima

Berbicara mengenai masuknya Islam di Bima, terdapat beberapa pandangan tentang hal ini. H.Zollinger sebagaimana dikutip oleh Braam Morris menyatakan bahwa Islam masuk Bima pertama kali antara tahun 1450-1540, sultan Bima pertama adalah Abdul Galir (Abdul Kahir). Agama tersebut dibawa oleh muballigh dari Makassar. hal. 53.

Helius Syamsuddin menjelaskan bahwa setelah jatuhnya Malaka ke tangan bangsa Protugis pada tahun 1511 M, para saudagar dari Jawa atau Sumatera mencari daerah baru untuk tujuan dagang. Daerah tersebut adalah Maluku yang terkenal dengan komoditas rempah-rempahnya. Ketika para saudagar tersebut hendak ke Maluku, mereka terlebih dahulu singgah di Bima untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam, begitupun ketika mereka kembali, tidak lupa singgah lagi di Bima untuk melakukan hal yang sama. hal. 53.

Tomepires melaporkan bahwa rute pelayaran perdagangan dari Malaka ke Maluku atau sebaliknya melewati Jawa dan Bima. Di Bima para pedagang menjual barang-barang yang dibawa dan dibeli di Jawa, kemudian membeli pakaian (kain kasar) dengan harga murah untuk dijual (ditukar) dengan rempah-rempah di Banda dan Maluku. Beberapa produk yang dieksport dari Bima dan Sumbawa pada saat itu menurutnya diantaranya kuda, daging, budak, dan kayu celup.

Dalam babad Lombok dijelaskan bahwa Islam dibawa ke Lombok oleh Sunan Prapen dari Giri (Gresik). Setelah berhasil mengislamkan Lombok, Sunan Prapen bergerak ke timur untuk mengislamkan Sumbawa dan Bima. Menurut HJ. de Graaf, peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Sunan Dalem di Giri antara tahun 1506-1546. Namun sayang, jejak pengislaman sultan Prapen ini tidak banyak diungkap oleh sumber lokal Bima sehingga kesulitan untuk mengidentifikasinya, misalnya dimana sunan Prapen berlabuh, dengan siapa ia berkomunikasi dan siapa saja yang berhasil diajaknya masuk Islam. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut untuk mendapatkan data yang valid.

Rouffaer berpendapat bahwa Islam di Bima berasal dari Melayu, Aceh dan Cirebon. Pendapatnya ini didasarkan pada inskripsi-inskripsi yang tersebar di Bima yang kebanyakan berbahasa Arab dan Melayu, bukan aksara Bima dan bahasa Bima dan bukan juga aksara bugis dan bahasa Bugis. Muballig-muballig ini datang pada masa pemerintahan Raja Manuru Sarei sekitar tahun 1605 M. Ditambahkan juga bahwa Qadhi Jamaluddin, ulama yang pernah menjadi guru agama sultan Abdul Kahir, yang dimakamkan di pemakaman Danatraha Kelurahan Dara adalah orang Melayu.(hal.55). Hal ini diperkuat juga dengan adanya kampung Melayu yang dihuni oleh orang-orang Melayu, disebelah Timur pelabuhan Bima hingga saat ini. Orang-orang Melayu ini, oleh sultan diberikan keistimewaan seperti tidak dipungut pajak, tidak diijinkan untuk menjadi pelayan di istana, dan diberi kebebasan untuk mengatur perkampungan mereka menurut hukum Islam. Di kampung Melayu juga terdapat sebuah Langgar Kuno yang berumur ratusan tahun yang dimimbarnya terdapat plang yang tertulis tahun 1608 M.

Putri Maryam R. Salahuddin (Ina Kau Mari) merujuk pada “BO Sangaji Kai” menyebutkan bahwa muballigh datang ke Bima pada bulan Rabiul Awal 1018 H bertepatan dengan bulan Juli 1609 M. Mereka adalah Datuk ri Bandang seorang bangsawan Minangkabau dari Pagaruyung dan Datuk ri Tiro orang Melayu yang datang dari Sumatera. Mereka berdua diutus oleh sultan Gowa sebagai penyebar agama Islam dan menjadi guru agama sultan Abdul Kahir. Catatan tersebut berbunyi: “Hijratun Nabi Saw. seribu sepuluh delapan tahun ketika itulah masuk Islam di tanah Bima oleh Datuk ri Bandang Datuk ri Tiro tatkala zamannya sultan Abdul Kahir”. Kedatangan kedua muballigh tersebut dalam BO menyebutkan dua tahun yakni tahun 1018 H (1909 M) dan 1050 H (1640 M). hal.58.

Ahmad Amin dalam bukunya “Sejarah Bima” dengan mengutip BO, ia menjelaskan bahwa ketika La Ka’i melarikan diri dari kejaran Salisi menuju Makassar melalui pelabuhan Nanga Kanda Sangiang Wera, bertujuan untuk meminta bantuan Raja Goa dalam usaha merebut kembali tahta kerajaan dari tangan pamannya. Sesampainya di Goa, la Kai menyampaikan maksud kedatangannya kepada raja Goa. Raja Goa pun setuju akan membantu dengan catatan, jika berhasil merebut kembali mahkota kerajaan Bima, raja Bima harus mengijinkan penyebaran agama Islam di Bima karena pada saat itu kerajaan Goa sudah menjadi kerajaan Islam dengan menerima Islam pada tahun 1605 M yang dibawa oleh Datuk ri Bandang dan Datuk ri Tiro. Sebelum menyetujui persyaratan tersebut, La Ka’i mempelajari dan mendalami terlebih dahulu ajaran Islam. Setelah mengenal Islam, La ka’i menyetujuan persyaratan yang diajukan oleh raja Goa untuk menyebarkan agama Islam di Bima, bahkan La Ka’i dinikahkan dengan adik Iparnya, puteri dari Karaeng Kassuruang Sanra Bone. Dari hasil kesepakatan tersebut maka berangkatlah La Ka’i dengan bantuan pasukan kesultanan Goa menuju Bima yang pada akhirnya mahkota kerajaan Bima dapat direbut kembali walaupun dengan beberapa kali serangan.

Abdullah Tayeb, BA dalam bukunya ‘Sejarah Dana Mbojo” sebagaimana yang dirujuk oleh beberapa penulis sejarah Islam di Bima diantaranya M. Fachrirrahman menegaskan bahwa Islam masuk di Bima pada tahun 1028 H bertepatan dengan 1628 M. Catatan tersebut berbunyi: “Hijratun Nabi Saw. sanat 1028, 11 hari bulan Jumadil Awal telah datang ke pelabuhan Sape saudara Daeng Malaba di Bugis, Luwu dan Tallo, dan Bone untuk berdagang. Kemudian pada malam hari datang menghadap Ruma Bumi Jara yang memegang Sape untuk menyampaikan Ci’lo dan kain Bugis juga suratnya saudara sepupu Ruma Bumi Jara di Bone bernama Daeng Malaba. Adapun surat itu menghabarkan bahwa orang-orang itu adalah berdagang Ci’lo dan kain dan keris serta membawa ajaran Islam”.

jika merujuk pada keterangan Abdullah Tayeb, BA diatas, maka kedatangan muballigh di Sape, kalau dilihat dari segi tahunnya 1028 H/1628 M, lebih dahulu dari kedatangan datuk ri Bandang dan datuk ri Tiro dari Makassar beserta sultan Abdul Kahir yang mengalahkan raja Salisi hingga dapat merebut kembali mahkota kerajaan pada tahun 1018 H/1609 M. Kemungkinan setelah Abdul Kahir memerintah Bima, terdapat beberapa muballigh yang datang silih berganti untuk menyebarkan Islam di Bima termasuk muballigh dari Goa tersebut. Perihal ini sekali lagi perlu penelusuran lebih lanjut.

Dari uraian di atas mengindikasikan bahwa masyarakat Bima sudah bersentuhan dengan ajaran Islam sejak tahun 1450-1540-an yang dibawa oleh saudagar-saudagar dari Melayu, Jawa kemudian dikembangkan lagi pada tahun-tahun setelahnya dengan Islamnya putera Mahkota La Ka’i Ma Bata Wadu pada tahun 1609 M sehingga berislamlah rakyat semuanya kecuali beberapa yang menolak. Hal seperti ini sudah menjadi umum pada masa lalu, jika rajanya menganut suatu agama, maka rakyatnya dengan sendirinya megikuti agama anutan rajanya. Wallahu a’lam.

Dara Bima, 2 Juni 2018


Kesultanan Bima: Masa pra Islam sampai Awal kemerdekaan (2)

Bima Lebih Tua dari Dompu

Masyarakat Bima pra-Islam, sudah mengenal system kepemimpinan yang mengepalai beberapa wilayah. Kepala-kepala suku ini disebut dengan Ncuhi. Nama-nama Ncuhi diberikan berdasarkan nama gunung atau lembah dimana mereka berkuasa. Wilayah tengah dipimpin oleh Ncuhi Dara, wilayah timur dipegang oleh Ncuhi Dorowuni, wilayah utara oleh Ncuhi Banggapupa, wilayah selatan oleh Ncuhi parewa, wilayah barat oleh Ncuhi Bolo. Mereka hidup berdampingan secara damai, jika muncul suatu persoalan terkait kepentingan bersama, mereka berkumpu untuk musyawarah. hal. 20.

Ahmad Amin berpendapat bahwa kira-kira tahun 1575 datanglah seorang dari Jawa dan oleh kelima Ncuhi sepakat mengangkat pendatang itu menjadi raja Bima dengan gelar Sangaji. Dari penjelasan tersebut, ada kemungkinan pada awalnya kerajaan Bima berbentuk federasi dan proses terbentuknya sama dengan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Bouman berpendapat bahwa para Ncuhi tersebut adalah tuan-tuan tanah yang berkuasa di wilayahnya masing-masing, kemudian mereka dipersatukan oleh maharaja sang Bima menjadi satu kerajaan yang bercorak kehinduan.

Yang menjadi pertanyaan adalah siapa sebenarnya sang Bima tersebut, apakah ia tokoh sejarah atau hanya tokoh mitologis atau legenda. Untuk menjawab ini tentu membutuhkan data yang kuat untuk mendukungnya. BO Sangajikai sendiri menjelaskan bahwa sang Bima adalah seorang bangsawan Jawa yang berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil sehingga menjadi kerajaan Bima. Diceritakan bahwa sang Bima memiliki seorang kekasih seekor naga di pulau Satonda, ketika sang Bima memandang naga tersebut, maka ia hamil dan melahirkan seorang perempuan nan cantik yang diberi nama Sari Tasik Naga. Sang Bima lalu mengawini putrinya sendiri yang kelak melahirkan dua orang putra yang bernama Indra Jamrut dan Indra Komala yang kelak menjadi cikal bakal yang menurunkan raja-raja Bima dan Dompu. Cerita semacam ini menjadi pegangan masyarakat Bima bahwa sang Bima adalah tokoh sejarah yang datang dari Jawa kemudian kawin dengan wanita Bima yang menjadi cikal bakal raja-raja Bima.

Hal serupa disampaikan oleh Helius Sjamsuddin, sejarahwan Dompu bahwa sang Bima bukanlah tokoh dalam Mahabarata, ia mewakili tokoh sejarah yang sebenarnya yang datang dari Jawa (seorang aristokrat atau anggota elit tradisional) yang datang ke pulau Sumbawa, kemudian mempersatukan kelompok-kelompok sederhana yang dipimpin oleh Ncuhi-ncuhi atau dalu-dalu dan oleh Ncuhi-ncuhi yang diwakili oleh Ncuhi Dara, menganggkat Sang Bima sebagai Sangaji. Sang Bima menikah dengan wanita setempat dan mempunyai keturunan yang melahirkan Indra Jamrut dan Indra Komala.

Terlepas dari perdebatan apakah sang Bima tokoh legendaris atau tokoh sejarah bahwa cerita sang Bima dapat dipandang sebagai sarana legitimasi bahwa nenek moyang raja-raja Bima berasal dari Jawa yang menganut agama Hindu-Jawa. Kesimpulan demikian didukung oleh sumber tertulis dan data arkeologis. Namun yang menjadi pertanyaan adalah sejak kapan pengaruh hindu itu muncul? Apakah kerajaan Bima yang didirikan oleh sang Bima merupakan kerajaan berdaulat atau sebuah kerajaan vazal (taklukan) dari kerajaan Hindu-Jawa belum dapat dipastikan meskipun data tertulis dan bukti arkeologis memberikan indikasi adanya hubungan Bima dengan Jawa. hal. 23.

Berdasarkan naskah Jawa Kuno seperti Negarakertagama, Pararaton, Kidung Pamancangah, Roman Ranggalawe, dan Serat Kanda menyebutkan sejumlah nama tempat di pulau Sumbawa yang berada dibawah pengaruh kerajaan Majapahit. Misalnya dalam kitab Negarakertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365, pupuh 14: 3 berbunyi:

“sawetan ikanang tanah Jawa muwah ya warnnanen ri bali makamukya tan badahulu mwan i lwagajah gurun makamukha sukun ri taliwang ri dompu sape ri sanghayang api bhima ceram I hutan kadaly apupul”

Kutipan tersebut menyebut beberapa nama seperti Taliwang, Dompu, Sape, Sangyang Api, dan Bhima. Dalam pupuh 72: 3 kitab Negarakertagama disebutkan serangan Majapahit atas Dompo pada tahun 1357 dibawah pimpinan Senapati Nala. Peristiwa ini disebutkan juga dalam Pararaton.Van Narsen berasumsi bahwa peristiwa tersebut merupakan masa awal zaman Hindu di pulau Sumbawa. hal. 25.

Bukti lain adalah sebilah keris pusaka (sampari) pemberian Indra Jamrut untuk Ncuhi Dara sebagai tanda pengakuan kepada Ncuhi Dara sebagai bapaknya, yang diwariskan secara turun temurun oleh keturunan Ncuhi Dara (Jufrin irwan) di kelurahan Dara, memberikan informasi bahwa pada hulunya terdapat gambar sang Bima dalam posisi duduk. Menurut Tawalinuddin Haris, keris-keris dengan bilah (wilahan) yang dibuat menyatu dengan hulu kerisnya dikenal sebagai keris khas Majapahit. hal. 26.

Selain bukti-bukti di atas, adanya hubungan Bima dengan Jawa yang bernuansa Hindu dan Budha, diperkuat juga dengan beberapa penemuan benda-benda arkeologi di Bima. 1) di Desa Tato (patung) pernah ditemukan arca Trimurthi atau Mahesamurti dan arca Syiwamahakala pada masa sultan Abdullah. kedua arca tersebut, keberadaannya saat ini tidak diketahui. Tapi menurut Van Naerseen, kedua arca tersebut di bawa ke Koninklijk Bataviaasch Genootschap pada masa Holtz menjawab sebagai civil-gezaghebber di Bima pada tahun 1858. 2) di Sila ditemukan Lingga yang dipergunakan sebagai nisan kubur di halaman Masjid. 3) Situs Wadu Tunti di kampung Padende, desa Doro kecamatan Donggo. Batu tunti tersebut dilaporkan pada tahun 1910 dan baru dapat dibaca pada tahun 1994 oleh MM. Soekarto Kartoatmojo yang berbahasa Jawa Kuno. Didalamnya terdapat nama seorang tokoh (mungkin raja) yakni sang Aji Sapalu yang bertahta di negeri Sapalu. Menurut NY. Krom, secara paleografis, inskripsi itu diperkirakan berasal dari sekitar tahun 1350 sampai 1400 Masehi. 4) Wadu Pa’a yang terletak di tepi pantai teluk Bima. Terdapat beberapa artefak arkeologi yang berlatarbelakang agama Hindu (Lingga, Ganesa, dan Agastya) yang berdampingan dengan artefak yang bernafaskan agama Budha seperti stupa dan arca Budha. Menurut Prof. Buchari secara paleografis inskripsi itu diperkirakan dari abad ke-6 atau ke-7 Masehi.

Disamping sumber tertulis dan bukti arkeologis yang dipaparkan di atas, pengaruh Jawa Hindu di Bima mendapat dukungan dari data toponim. Nama Bima sendiri adalah kata impor dari bahasa Jawa Kuno “Bhima” nama seorang pahlawan besar dalam epos Mahabarata. Selain itu, ada sejumlah toponim atau nama di Bima yang mengindikasikan pengaruh Hindu misalnya Bumi candi, bata candi, sila dan mahameru. Bata candi adalah nama istana Batara Mitra Indra Rata, Sila nama kota kecamatan, Mahameru adalah nama gunung di Wera.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masa awal perkembangan budaya Hindu di Bima sekitar abad ke-8 atau ke-9. Kesimpulan ini menggugurkan pendapat Rouffaer yang menyatakan bahwa “Dompu lebih tua dari Bima” berdasarkan perpindahan orang-orang Jawa pertama kali ke pulau Sumbawa pada abad ke-13. Namun dengan keberadaan tinggalan arkeologis Wadu Pa’a yang diperkirakan dipahat pada abad ke-8 atau ke-9 menunjukkan bahwa “Bimalah yang lebih tua dari Dompu”.

Dalam BO juga dijelaskan bahwa hubungan Jawa-Bima telah berkembang sejak abad ke-10 pada masa raja Batara Mitra yang pergi ke Jawa kemudian kawin dan mendapatkan anak yang bernama Manggampo Jawa. Hubungan baik ini kemudian berlanjut pada masa Majapahit, masa Islam dan masa kolonial. Wallahu a’lam.

Dara-Bima, 30 Mei 2018


Kesultanan Bima: Masa pra Islam sampai Awal kemerdekaan (1)

Buku ini merupakan hasil penelitian gabungan antara Tim kemenag Pusat dengan tim lokal Bima yang terdiri dari 5 orang. Dua orang tim pusat, bapak Tawalinudin Haris dan ibu Retno Kartini. Tiga orang lokal Bima, Dewi Ratna Muchlisah, saya sendiri dan Munawar Iwan.

Terwujudnya penelitian ini bermula ketika tim Puslitbang Lektur Kemenag RI menawarkan program penulisan sejarah kerajaan dan kesultanan lokal nusantara. Dari tahun 2009-2013 telah dikaji dan ditulis 15 sejarah kerajaan dan kesultanan lokal. Pada tahun 2015, Bima dipilih sebagai lokus penelitian karena Bima dianggap sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan pernah menjadi kesultanan Islam. Maka hal ini menarik ditelusur lebih lanjut untuk mengungkap bagaimana sejarah keberlangsunganya. Penelitian berlangsung selama periode tahun 2015 dan hasilnya baru bisa terbit tahun 2017.

Secara umum, buku ini membahasa lima hal, Bima sebelum Islam, Bima sebagai pusat penyebaran Islam, Bima sebagai pusat kekuasaan, dan terakhir kesultanan Bima dan masa Kolonial. Dalam penyusunannya, tim membagi tugas, beberapa bagian bab disusun oleh tim Kemenag pusat dan beberapa bagian bab lainnya disusun oleh tim lokal Bima.

Menurut penulis, Bima pra Islam belum bisa dijelajah atau digambarkan secara detail karena minimnya data sebagai sumber rujukan. Data tentang Bima mulai ada ketika Belanda menjamah Bima pada abad ke-17. Namun demikian, terdapat beberapa peninggalan arkeologis pra sejarah maupun data etnografis yang bisa dijadikan sandaran untuk menggambarkan Bima pada masa pra Islam.

Di pantai Wera, terdapat gua yang diperkirakan ditempati oleh manusia pra sejarah, sayang belum dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan jejak-jejak kehidupan manusia di gua itu. Mudah-mudahan suatu saat ini, ada ahli arkeologi yang dapat mengungkap jejak kehidupan di gua tersebut.

Di desa Mbawa Donggo, terdapat peninggalan pra sejarah berupa menhir (batu yang ditata berbentuk tugu dan berdiri tegak), beberapa buah lesung batu di Rora. Menhir memberi gambaran kehidupan masa bercocok tanam dan budaya neolitik. Lesung batu mengisyaratkan budaya megalitik dari masa bercocok tanam atau masa perundagian. Pada masa itu, manusia diperkirakan sudah menetap pada satu perkampungan di bawah seorang pemimpin. Pada masa itu juga, manusia sudah mengenal cara penguburan jenazah baik dengan wadah maupun tidak. Penguburan tanpa wadah ditemukan di Kalepe dan dengan wadah ditemukan di doro Rompu, doro Sakerah, dan Wadu Nocu pada tahun 1983. (hal. 15-16).

Zollinger pernah mengunjungi Donggo pada tahun 1847 sebagaimana yang ditulis dalam artikelnya “A Visit to the Mountainers Do Dongo in The Country of Bima”. Ia menyebut Dou Donggo dengan Do Dongo yang artinya orang pegunungan. Yang menarik dari laporan perjalanan Zollinger tersebut adalah mengenai tata cara penguburan orang Donggo. Mereka menguburkan jenazah dalam lubang dalam posisi berdiri disertai dengan pakaian lengkap seperti cincin, gelang, kalung, bokor, dan tutup kepala. Kuburan ini kemudian ditutup dengan plat batu. Penguburan seperti ini sama persis dengan penguburan tanpa wadah yang ditemukan di Kalepe.

Di desa Padende terdapat juga kuburan yang konon ditengarai sebagai kuburan Gajah Mada. Kuburan itu digali dengan kedalaman setinggi orang dewasa, dan di atasnya ditutup dengan batu plat yang rata dengan tanah, ini mirip dengan gambaran yang dijelaskan oleh Zollinger di atas. Ada juga cara lain penguburan orang Donggo dengan memasukkan mayat ke dalam batang pohon lontar. (hal. 20).

Di pulau Sangeang Api juga pernah ditemukan 5 buah nekara makalamau perunggu yang besar dan indah karena kaya dengan ornamen. Menurut para ahli, nekara ini termasuk nekara yang paling bagus ditemukan di Indonesia. Nekara makalamau ini menurut Van Heekeren kalau dilihat dari lukisan yang nampak, mengingatkan pada relief Tionghoa dari zaman Han. Bernet Kempers menghubungkan asal usul nekara itu dengan Indo-China bagian utara. Jika asumsi itu dapat dibenarkan, maka dapat disimpulkan bahwa pada masa itu, dou Mbojo sudah mengadakan hubungan dagang dengan orang luar wilayah di Asia Tenggara dan nekara tersebut adalah komoditi yang diperdagangkan. (hal. 17).

Di samping data peninggalan arkeologis pra sejarah dan data etnografis di atas, terdapat juga data teks yang terkenal dengan BO yang memuat cerita asal muasal kerajaan Bima. Banyak hal yang diurai dalam BO yang terkait dengan kerajaan dan kesultanan Bima masa lampau. Ada beberapa kajian yang telah mengungkap hal ini baik ditulis oleh sejarawan luar seperti Tome Pires, H. Zollinger, Raffles, J. Noordyn, Bram Morris, Henri Chamber Loir, dan lain-lain, maupun sejarawan lokal Bima sendiri seperti Ahmad Amin, Abdullah Tayeb, Hilir Ismail, Maryam R. Salahuddin, Alan Malingi dan masih banyak lagi penulis-penulis sejarah Bima lain yang cukup produktif. Kita dapat merujuk pada karya mereka untuk memperkaya khazanah tentang sejarah Bima.Wallahu a’lam

Bersambung

Dara Bima, 28 Mei 2018